BGN: SPPG di Wilayah 3T Tetap Bisa Dibangun Meski Jumlah Peserta Terbatas

Jakarta, NU Online

Dewan Pakar Badan Gizi Nasional (BGN) Ikeu Tanzhia menyampaikan bahwa Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) tetap dapat dibangun meski jumlah peserta penerima manfaat terbatas. Jika pada kondisi normal jumlah sasaran mencapai sekitar 2.000 orang, maka di wilayah 3T jumlah tersebut dapat berada di bawah 1.000 orang.

Hal itu disampaikan Ikeu dalam diskusi publik Refleksi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bertajuk Antara Janji Politik, Tata Kelola, dan Dampak di Ruang Belajar Alex Tilaar, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (23/12/2025).

“Misalnya di satu wilayah hanya terdapat 50 anak. Karena prinsip MBG mengacu pada Konvensi Hak Anak, yakni tanpa diskriminasi dan mengutamakan kepentingan terbaik bagi tumbuh kembang anak, maka 50 anak di satu wilayah tersebut sudah bisa dilayani oleh satu SPPG,” ujarnya.

Ikeu menjelaskan, pembangunan SPPG di wilayah 3T memang masih relatif terbatas karena menyesuaikan kondisi geografis dan jumlah sasaran. Meski demikian, pemerintah tetap membuka peluang pembangunan SPPG melalui kerja sama dengan pemerintah daerah setempat.

Terkait kebijakan ke depan, ia menyebut pemerintah tengah menyusun regulasi yang berfokus pada pemenuhan standar gizi serta tata kelola yang baik, termasuk penguatan sistem informasi data.

“Presisi data, presisi anggaran, dan presisi capaian menjadi kunci. Karena itu, kami membangun sistem informasi data yang baik,” katanya.

Melalui sistem tersebut, lanjut Ikeu, setiap data yang masuk akan terpantau sehingga pemerintah dapat mengetahui kebutuhan jumlah SPPG serta tingkat pemenuhan gizi di masing-masing wilayah.

Kerja Sama MBG Kelompok 3B dengan Puskesmas

Selain menyasar peserta didik, Ikeu menyampaikan bahwa program pemenuhan gizi juga ditujukan bagi kelompok 3B, yakni ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Program ini dilaksanakan melalui kerja sama dengan puskesmas, dengan jumlah minimal sasaran diupayakan sekitar 500 orang.

“Kelompok 3B ini sangat krusial untuk menurunkan prevalensi stunting, terutama pada ibu hamil. Jika ibu hamil kekurangan gizi, potensi melahirkan anak stunting sangat tinggi,” tegasnya.

Ia menambahkan, berdasarkan data Kementerian Kesehatan, prevalensi stunting saat bayi lahir berada di kisaran 11 persen, namun meningkat signifikan setelah usia enam bulan.

“Di fase ini sering terjadi pola asuh yang kurang tepat. Karena itu, ibu menyusui perlu didukung agar kualitas ASI terjaga, dan balita yang sebelumnya kurang mendapat asupan gizi perlu diberikan makanan bergizi agar peningkatan prevalensi stunting dapat ditekan,” pungkasnya.