Gen Z Soroti Gemuknya Kabinet Merah Putih Prabowo-Gibran: Jadi Beban Berat APBN

Jakarta, NU Online

Kalangan muda generasi Z menyoroti soal gemuknya Kabinet Merah Putih Prabowo-Gibran yang berjumlah 109 menteri dan wakil menteri.

Gen Z yang kini tengah menempuh pendidikan di jenjang perguruan tinggi menyuarakan pendapatnya terkait banyaknya jumlah menteri dalam Kabinet Merah Putih era baru pemerintahan Indonesia.

Luvy Denita Meilani (19), mahasiswi di salah satu univesitas yang ada di Yogyakarta, menyampaikan bahwa kabinet yang gemuk tidak efisien dan menimbulkan beban berat bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Kabinet gemuk tidak efisien, bukan soal siapa yang diangkat, bayangkan saja itu akan menjadi beban berat APBN. Contohnya gaji, mobil dinas, fasilitas kantor, staf, dan lain-lain," kata Luvy saat dihubungi NU Online, pada Rabu (23/10/2024) malam.

Ia juga menilai adanya pemecahan kementerian akan menghambat eksekusi kebijakan karena memakan waktu penanganannya.

"Kemudian, potensi menghambat eksekusi kebijakan yang seharusnya satu urusan bisa ditangani oleh satu kementerian saja, nanti ke depan karena adanya pemisahan kementerian akan memakan waktu karena ditangani oleh banyak kementerian," katanya.

Sementara itu, Syahrul Gunawan (24), mahasiswa di salah satu universitas di Jakarta, menyampaikan sisi positif dari gemuknya Kabinet Merah Putih karena sangat akomodatif. Ia mengatakan, banyaknya kementerian dapat membuka peluang pembukaan formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) secara masif.

"Positifnya adalah pemerintahan saat ini sangat akomodatif kepada seluruh golongan anak bangsa melalui keterwakilannya di kabinet, dari Sabang hingga Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, beragam suku dan daerah ada di kabinet," kata Syahrul.

Ia mengatakan bahwa kabinet yang akomodatif juga berdampak pada mudahnya proses pembuatan produk hukum oleh pemerintah. Namun, Syahrul juga menyoroti sisi negatif gemuknya Kabinet Merah Putih ini adalah pemborosan anggaran.

Lalu ada Fawwaz Fadhil (20). Mahasiswa di salah satu Universitas di Jakarta ini menyampaikan, adanya pemecahan kementerian akan lebih menjurus pada kebutuhan masyarakat, tetapi jika menteri yang dipilih tidak memiliki kompetensi di bidangnya maka sama saja dengan membuang-buang anggaran.

"Sebagian menteri bisa lebih menjurus dengan kebutuhan masyarakat, tapi dilihat lagi apakah dengan background menteri yang dipilih tersebut berkompeten atau tidak di bidang tersebut? Jika tidak, ya sama aja bohong dan buang-buang anggaran. Tapi saya berharap setelah kepemimpinan Presiden Jokowi, Indonesia akan menjadi lebih baik lagi dan semoga sumber daya manusia (SDM) masyarakatnya semakin bertumbuh," jelas Fadhil.