Ragam Harapan 'Wong Cilik' untuk Kabinet Merah Putih Prabowo-Gibran

Jakarta, NU Online

Presiden RI Prabowo Subianto telah melantik 48 menteri dalam Kabinet Merah Putih. Dari total keseluruhan, terdapat 18 kementerian baru.

Menanggapi itu, salah seorang Pedagang Mie Ayam, Paris (59) menyatakan bahwa bertambahnya jumlah kementerian beriringan dengan potensi korupsi yang semakin melebar. Pasalnya, hal itu tidak terlepas dari transaksi saat kampanye pemilu yang juga membutuhkan sokongan dana besar.

"Iya makin banyak, soalnya waktu kampanye, kan, yang bantu juga banyak," katanya kepada NU Online di Jagakarsa, Jakarta Selatan pada Kamis (24/10/2024).

Pakde, sapaannya, mengungkapkan bahwa pergantian presiden tak banyak membawa perubahan bagiwong cilik, termasuk penambahan jumlah kementerian.

Penambahan tersebut, lanjutnya, justru menguntungkan orang-orang terdekat para pejabat, sementara rakyat harus tetap mencari penghidupannya sendiri.

"Yang penting saya usaha, ya, sudah," kata penjual yang mulai usaha pada 1987 itu.

Sedangkan, petani penggarap sawah Gilang Ahsan Hidayat (24) mengamini adanya penambahan menteri dalam Kabinet baru ini.

Formasi demikian, lanjutnya, memungkinkan lingkup kerja yang lebih fokus dan terarah meskipun dengan konsekuensi tambah biaya operasional yang lebih besar.

"Setuju, agar lebih fokus dan terarah," katanya kepada NU Online melalui panggilan telepon.

 

Meski demikian, Gilang berharap kepada pemerintahan baru agar lebih memperhatikan para petani.

Selama menggarap sawah, Gilang mengaku sulit mendapatkan solar subsidi dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). Hal itu lantaran traktor dilihat dari kategori alat berat, bukan pada siapa pemilik dan penggunanya.

"Padahal kan bukan punya PT, yang punya petani, orang-orang kecil juga," tegasnya.

Ia juga mengungkapkan bahwa para petani kesulitan mendapatkan pupuk yang berkualitas. Harga pupuk semakin mahal tetapi harga penjualan semakin tidak memungkinkan. Dengan demikian, ia berharap agar pemerintah mempermudah pelayanan bagi masyarakat desa, terutama bagi para petani.

Senada, guru honorer di Madrasah Ibtidaiyah Nidaaul Islam, Jakarta Timur, Alfin Kamal (25) juga menyetujui adanya penambahan jumlah menteri dengan syarat.

Menurutnya, penambahan lembaga kementerian itu adalah keputusan baik jika pembangunan dapat dilakukan secara berkeadilan.

"Indonesia kan luas, jadi bagus kalau bisa merata," katanya.

Lebih lanjut, Alfin mengatakan bahwa kabinet baru diharapkan mampu membantu mengatasi sejumlah persoalan masyarakat terutama dalam instansi pendidikan.

Masalah sekolah swasta dan umum dewasa ini adalah kurangnya penyediaan guru pembimbing bagi anak berkebutuhan khusus (ABK). Hal itu membuat dilema bagi guru dalam mengajar.

"Cara mengajarinya kan beda antara dia (ABK) dengan yang lain," jelasnya.

Oleh karena itu, ia berharap agar pemerintah dapat menyediakan guru pembimbing sekaligus memberikan edukasi kepada guru bagaimana memberlakukan ABK dengan benar.