Kabinet Merah Putih Gemuk, Bagaimana Proses Pendanaan dan Pengawasannya?

Jakarta, NU Online

Kabinet Merah Putih Presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dinilai gemuk oleh sejumlah kalangan karena karena terdapat 48 kementerian yang terbagi dari 7 kementerian koordinator dan 41 kementerian teknis, sehingga menteri dan wakil menteri (wamen) terdiri dari 109 orang.

Peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Wasisto Raharjo Jati menyoroti efisiensi anggaran pendanaan untuk jalannya pemerintahan selama lima tahun ke depan. Ia melihat, perlunya pemerintah menyesuaikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan visi dan hasil yang akan dicapai.

"Ya supaya jumlah anggaran yang dikeluarkan tidak sia-sia pengeluarannya dan itu yang menunjukkan indikasi efisiensi dari kita mengeluarkan banyak uang tapi output-nya tidak maksimal," kata Wasisto saat dihubungi NU Online, Jumat (25/10/2024).

Terkait pendapatan APBN, Wasisto menyebutkan selain pendapatan dari pajak, pemerintah perlu menggali pendanaan dari sumber lain seperti Sumber Daya Alam (SDA), pengurusan surat izin, dan laba bersih setelah pajak yang dihasilkan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

"Saya kira sektor pemasukan anggaran itu masih banyak sumbernya sehingga saya pikir itu tidak terlalu memberatkan kelas menengah," jelasnya.

Sementara itu, Pakar Hukum Tata Negara (HTN) Universitas Negeri Lampung (Unila) Prof Rudy menegaskan bahwa bengkaknya anggaran ini berbanding lurus dengan jumlah kementerian.

"Anggaran membengkak karena setiap penambahan kementerian akan menambah pos-pos anggaran yang baru⁠, ⁠⁠karena pemerintah menganggap perlu untuk memberikan atensi khusus pada pos-pos baru tertentu," jelasnya.

 

Sementara itu, mantan Aktifis 98 Mohamad Syafi' Alielha atau Savic Ali menyebut bahwa kabinet yang besar milik Prabowo ini merupakan sebuah langkah yang sifatnya sangat politis dari para menteri pilihan Prabowo itu. 

"Ketimbang sebuah keinginan membangun sebuah kabinet yang kira-kira bisa bekerja sesuai tujuan yang dikemukakan oleh presiden (Prabowo)," kata Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) itu.

Kemudian, Savic nampak tidak mempermasalahkan jumlah besarnya kementerian dengan bocornya anggaran. Kebocoran anggaran menurutnya adalah fokus daripada badan pengawas seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Jaksa Agung.

"Saya kira kalau bocor atau tidak bocor bukan semata-mata dipengaruhi oleh kabinet besar atau tidak tapi dipengaruhi oleh ekosistem pengawasannya dan transparansi dari pengawasan," terangnya.