Kaleidoskop 2025: MBG Kuras APBN dan Sebabkan Ribuan Siswa Keracunan

Jakarta, NU Online

Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka saat Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 lalu, berjanji bakal melaksanakan program Makan Bergizi Gratis (MBG). 

Program itu juga sebagai salah satu PSN (Proyek Strategis Nasional) dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 untuk meningkatkan gizi anak-anak agar sehat, cerdas, dan produkti .

Dilantik oleh Presiden ketujuh Joko Widodo, Dadan Hindayana resmi menjadi Kepala Badan Gizi Nasional pada 14 Agustus 2024. MBG pertama kali dilaksanakan pada 6 Januari 2025 dengan 26 provinsi yang diberikan kepada tiga juta penerima manfaat dengan 190 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Kuras APBN

Pada mulanya, Kepala BGN Dadan Hindayana mendapatkan kucuran dana hingga Rp71 triliun yang diperkirakan hanya akan dapat mencakup 15 hingga 17,5 juta penerima manfaat. Kemudian Dadan meminta kepada Presiden Prabowo untuk menambahkan sebesar Rp100 triliun agar MBG bisa mencakup 82,9 juta penerima manfaat.

"Gini kalau dari hitungan badan gizi kalau tambahan itu terjadi di September sebetulnya 100 triliun sudah cukup untuk memberi makan 82,9 juta," katanya saat jumpa pers usai rapat bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, pada Jum'at (18/1/2025).

Seiring berjalan, Presiden Prabowo mengaku menambahkan anggaran untuk MBG dari Rp71 triliun menjadi Rp100 triliun. Meski begitu, ia mendapat laporan bahwa Dadan telah mengembalikan sebesar Rp70 triliun karena kurangnya penyerapan anggaran.

"Saya kira dalam sejarah Republik Indonesia hampir nggak pernah terjadi pejabat mengembalikan uang. Biasanya udah mulai November pejabat menghabis-habiskan uang, mencari kegiatan untuk anggaran dihabiskan. Beliau (Dadan) bilang, beliau kembalikan Rp 70 triliun," ujarnya usai acara orasi ilmiah di sidang senat terbuka Universitas Kebangsaan Republik Indonesia (UKRI) di The Trans Luxury Hotel, Jawa Barat, Sabtu (18/10/2025).

Terbaru, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengungkapkan bahwa MBG telah menyerap anggaran sebanyak Rp52,9 triliun atau setara 74,6 persen dari yang dianggarkan sebanyak Rp71 triliun per 15 Desember 2025.

Suahisil Nazara juga mengungkapkan bahwa penerima manfaat MBG sudah mencapai 50,7 juta orang dan dilaksanakan oleh 17.555 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Hal itu disampaikannya saat jumpa pers APBN KiTa Desember 2025 di Jakarta, pada Kamis (18/12/2025).

Sementara itu, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI telah menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 untuk MBG sebesar Rp335 triliun. Anggaran itu mengambil dari sektor pendidikan sebesar Rp223 triliun, sektor kesehatan Rp24,7 triliun, dan sektor ekonomi Rp19,7 triliun.

Menurut Presiden Prabowo, pelaksanaan MBG pada 2026 akan melibatkan hampir 19 ribu mitra yang terdiri dari UMKM, koperasi, dan BUMDes sebagai bagian dari ekosistem pendukung program tersebut.   

"Kita sudah menghitung, sudah menghasilkan mungkin hampir dengan 1 juta lapangan kerja baru di SPPG dan mungkin tahun depan akan mencapai minimal 1,5 juta yang kerja langsung untuk SPPG," jelasnya saat Sidang Kabinet Paripurna, Istana Negara, Jakarta, pada Senin (20/10/2025).

Menu MBG sarat UPF

Menu di dalam MBG juga menjadi perhatian publik karena banyak SPPG yang menggunakan makanan yang dikategorikan sebagai Ultra Processed Food (UPF). Foto menu UPF seperti seperti nugget, sosis, atau biskuit yang dijadikan burger nampak tersebar media sosial.

Menurut Ahli Gizi Masyarakat Tan Shot Yen, maraknya penggunaan UPF di dalam MBG telah menyimpang dari tujuan awal program itu sebagai awal peningkatan gizi anak dan turut terjebak di dalam promosi industri pangan.

Ia menginginkan agar menu MBG perlu dibangun dengan mempertimbangkan kebiasaan pangan sehat berbasis lokal. "Tapi yang terjadi sekarang jauh dari itu,” ujar Tan pada Senin (18/11/2025).

Ia menegaskan, Indonesia sejatinya telah memiliki panduan pemberian makan bayi dan anak. Bahkan, berdasarkan rekomendasi Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) tahun 2023, susu formula untuk anak usia satu tahun dinilai tidak lagi dibutuhkan.

Meski begitu, Dewan Pakar Badan Gizi Nasional (BGN) Ikeu Tanziha menjelaskan bahwa UPF merupakan makanan hasil olahan yang dirancang agar memiliki cita rasa lebih menarik dan daya simpan lebih lama. Menurutnya, UPF bukan makanan yang dilarang, selama dikonsumsi secara bijak.

“UPF ini boleh dikonsumsi, tetapi tentu dalam batas yang wajar. Produk-produk tersebut memiliki izin edar dari BPOM. Yang penting adalah memperhatikan label kandungan gizi, seperti gula dan natrium,” katanya dalam diskusi publik bertajuk Refleksi Program MBG: Antara Janji Politik, Tata Kelola, dan Dampak yang digelar di Ruang Belajar Alex Tilaar, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (23/12/2025).

MBG sebabkan keracunan hingga tabrak siswa 

Sejak kemunculannya pada 6 Januari 2025, kejadian siswa keracunan MBG pertama menimpa 40 siswa di Sekolah Dasar Negeri Dukuh 03, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah pada Kamis (16/1/2025) tepat 11 hari usai pertama kali digulirkan.

MBG yang dilayani oleh SPPG Sukoharjo menyajikan ayam tepung yang dimarinasi dalam pengolahannya. Puluhan siswa itu akhirnya dilarikan ke Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskemas) setempat.

Dalam satu kasus, korban keracunan MBG bisa mencapai lebih dari 1.000 seperti menimpa di Kabupaten Bandung Barat (KBB), Jawa Barat pada Rabu (24/9/2025).

Hingga saat ini, menurut data dari Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) korban keracunan MBG tercatat sebanyak 20.012 per Selasa (23/12/2025). Meski begitu, Koordinator Nasional JPPI, Ubaid Matraji, menegaskan bahwa angka tersebut belum mencerminkan kondidi di lapangan yang sebenarnya.

Sementara data dari Dadan Hindayana, siswa yang mengalami keracunan MBG mencapai 13.371 dengan 636 orang menjalani rawat inap, sementara 12.755 lainnya menjalani perawatan jalan.

“Perbedaan data dengan Kementerian Kesehatan sangat kecil, hanya dua kasus. Kami terus melakukan sinkronisasi agar validasi data semakin akurat,” ujarnya dalam rapat dengan Komisi IX DPR RI, dikutip dari kanal YouTube TVR Parlemen, Rabu (12/11/2025).

Tak hanya meracuni, mobil SPPG RW 03 Kalibaru dilaporkan menabrak 20 siswa dan satu guru saat sedang melakukan kegiatan literasi di halaman sekolah sebelum masuk ruang kelas di di SDN Kalibaru 01 Cilincing, Jakarta Utara, pada Kamis, (11/12/2025) pukul 06.39 WIB.

Atas kasus tersebut, LBH Jakarta menegaskan bahwa tragedi penabrakan itu merupakan hasil langsung dari kebijakan populis yang dipaksakan tanpa perencanaan yang matang dan infrastruktur keselamatan. Menurut mereka, pemerintah seolah-olah seperti menempatkan anak-anak sebagai objek kebijakan, bukan subjek hak yang harus dilindungi. 

"Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Konvensi Hak Anak (CRC) yang juga telah diratifikasi Indonesia melalui Keppres 36/1990. Pemerintah mengagungkan manfaat program MBG, namun menutup mata terhadap risiko yang secara terang benderang sudah tampak sejak awal," tulis keterangan resminya dikutip NU Online pada Kamis (25/12/2025).