Kebijakan Pengobatan Gratis Pasien Corona Harus Dikawal
NU Online · Jumat, 13 Maret 2020 | 03:00 WIB
Anggota Komisi IX DPR RI, M Nabil Haroen. (Foto: istimewa)
"Kebijakan ini tertuang melalui Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/104/2020 tentang Penetapan Infeksi Novel Coronavirus (Infeksi 2019-nCoV) sebagai penyakit yang dapat menimbulkan wabah dan upaya penanggulangannya," papar Nabil.
Kebijakan ini juga membutuhkan anggaran besar, serta tenaga ekstra dari tenaga medis. Sehingga selain harus ada pengawalan, juga perlu diketahui kalkulasi anggaran serta informasi yang jelas kepada publik.
Sebagaimana diketahui, pemerintah Indonesia menggelontorkan Rp443,39 miliar untuk diskon 30 persen tiket pesawat ke 10 destinasi wisata. Insentif ini akan dirasakan 25 persen penumpang per pesawat yang berlaku sejak Maret-Mei 2020.
Menurutnya, tiket murah bukan biang penyakit atau persebaran virus. Tiket murah dan penyebaran virus corona adalah dua hal yang berbeda. Tiket murah tidak bisa dianggap sebagai biang wabah corona.
Meski demikian, pemerintah harus menimbang ulang penggelontoran insentif untuk pariwisata.
Ia mengakui ada pelambatan ekonomi sebagai dampak dari persebaran virus corona, sehingga adanya upaya untuk mencegah pelambatan ekonomi, harus dilakukan. "Tapi, saya kira banyak negara mengalami hal yang sama. Ini krisis global yang dirasakan hampir semua negara," sambung Nabil.
"Kalau seperti itu, diskon tiket pesawat dan insentif anggaran untuk pariwisata tidak ada gunanya, karena pasti wisatawan akan menunda perjalanan," tegasnya.
Editor: Muchlishon
Terpopuler
1
PBNU Umumkan Susunan Kepengurusan 2026–2031 Hari Ini
2
Kabar Baik, Kemenhaj Turunkan Masa Tunggu Haji Jadi 14 Tahun
3
Susunan Lengkap Kepengurusan PBNU Masa Khidmah 2026-2031
4
Hari Ke-15 Pencarian Korban KMP Virgo Transport 8 Tenggelam: 2 Jenazah Ditemukan, 69 Masih Hilang
5
Terkena Percikan Air Kloset Bercampur Najis, Apakah Badan dan Handuk Ikut Najis?
6
Gaji Guru dan Nakes PPPK Ditanggung APBN 2027 Sebesar Rp23 Triliun
Terkini
Lihat Semua
