Kronologi Persoalan di PBNU (4): Gus Yahya Rotasi Pengurus, KH Miftachul Akhyar Bentuk TPF, Sesepuh NU Dorong Islah

Jakarta, NU Online

Persoalan di tubuh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) belum menemui titik akhir, sejak Risalah Rapat Harian Syuriyah beredar pada 20 November 2025, yang meminta Gus Yahya mundur atau diberhentikan dari posisi Ketua Umum PBNU.

Gejolak itu terus berlanjut. Salah satunya ketika beredar Surat Edaran Syuriyah yang menyatakan bahwa Gus Yahya sudah tidak lagi menjabat sebagai Ketua Umum PBNU per 26 November 2025 pukul 00.45 WIB. 

Berbagai peristiwa itu sudah ditulis NU Online dalam serial tulisan kronologi persoalan di PBNU kesatu, kedua, dan ketiga. Berikut adalah kronologi persoalan di PBNU ke-4:

28 November 2025 - Rotasi Pengurus

Di tengah gejolak organisasi, Gus Yahya memimpin Rapat Harian Tanfidziyah di lantai 8 Gedung PBNU, Jakarta, pada Jumat, 28 November 2025. Salah satu hasil dari rapat ini adalah rotasi struktur kepengurusan tanfidziyah. 

Putusan Rapat Harian Tanfidziyah ini merotasi H Amin Said Husni yang semula Wakil Ketua Umum menjadi Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBNU, menggantikan posisi yang sebelumnya diduduki H Saifullah Yusuf (Gus Ipul). 

Sementara Gus Ipul, yang semula Sekjen PBNU dirotasi menjadi Ketua PBNU bidang pendidikan, hukum, dan media. 

Kemudian ada H Gudfan Arif Ghofur digeser dari Bendahara Umum menjadi Ketua PBNU bidang kesejahteraan. Posisi Bendahara Umum PBNU kini diduduki oleh Sumantri Suwarno. 

Terakhir, KH Masyhuri Malik yang semula menjabat Ketua PBNU kini dirotasi menjadi Wakil Ketua Umum PBNU menggantikan posisi yang ditinggalkan Amin Said Husni. 

Gus Yahya menegaskan, rotasi kepengurusan ini merupakan langkah strategis dalam rangka transformasi organisasi dan evaluasi kinerja fungsionaris. Tujuannya adalah untuk memperbaiki tata kelola (governance) organisasi agar berjalan lebih efektif dan meningkatkan level khidmah (pengabdian) NU kepada masyarakat, khususnya dalam menghadapi tantangan ke depan. 

Salah satu pertimbangan pergeseran Gus Ipul adalah terkait kesibukannya sebagai Menteri Sosial dalam Kabinet Merah Putih Prabowo-Gibrwn, yang dinilai perlu adanya penyesuaian posisi demi memastikan tugas-tugas organisasi dapat dipertanggungjawabkan dengan baik.

Peta Jalan NU

Selain rotasi pengurus, Rapat Harian Tanfidziyah juga menetapkan Rancangan Peta Jalan Nahdlatul Ulama 2025-2050. Peta jalan ini dirancang sebagai panduan fundamental untuk mengarahkan gerak langkah organisasi, memastikan efektivitas program, dan membangun landasan yang kuat bagi Nahdlatul Ulama selama seperempat abad ke depan.

Tujuan utama dari Peta Jalan NU 2025-2050 adalah untuk memastikan organisasi mampu beradaptasi dan berkembang di tengah laju perubahan peradaban dunia yang semakin cepat. 

Dokumen ini diharapkan menjadi kerangka acuan yang visioner, yang memungkinkan PBNU untuk menghadapi tantangan masa depan sambil tetap setia pada amanat keagamaan dan pengabdian kepada masyarakat, yang merupakan tanggung jawab utama organisasi.

Rapat Harian Tanfidziyah menyimpulkan bahwa dokumen tersebut masih membutuhkan penyempurnaan lebih lanjut. Proses finalisasi ini akan dilakukan dengan mengakomodasi berbagai masukan yang konstruktif dari para peserta rapat, termasuk feedback penting dari Rais dan Ketua Pengurus Wilayah NU (PWNU) se-Indonesia, guna memastikan rencana strategis ini komprehensif dan mendapatkan dukungan dari berbagai tingkatan kepengurusan. Setelah disempurnakan, rancangan ini akan dibawa ke Rapat Harian Syuriyah dan Tanfidziyah untuk mendapatkan pengesahan resmi.

Ketua Umum PBNU Gus Yahya menegaskan bahwa turbulensi internal tidak boleh menjadi penghalang bagi organisasi untuk terus menjalankan tugas-tugasnya. Melalui peta jalan ini, Gus Yahya menegaskan bahwa pihaknya tetap berpegang pada tanggung jawab ilahiyah dan bertekad untuk memperbaiki serta meningkatkan level pengabdian organisasi demi kepentingan jutaan konstituen NU dan bangsa.

Menyoal Surat Edaran Syuriyah

Masih di hari yang sama, Amin Said Husni memberikan tanggapan atas beredarnya Surat Edaran Syuriyah yang menyatakan bahwa Gus Yahya sudah bukan lagi sebagai Ketua Umum PBNU per 26 November 2025 pukul 00.45 WIB. 

Amin Said menegaskan, Surat Edaran Syuriyah itu tidak memiliki kekuatan hukum dan dianggap tidak sah secara administratif. Ketidakabsahan ini didasarkan pada dugaan adanya pelanggaran terhadap mekanisme dan Anggaran Rumah Tangga (ART) PBNU yang mengatur tata cara penerbitan surat keputusan.

Salah satu poin yang disoroti adalah ketidaklengkapan persyaratan administratif dokumen, termasuk adanya watermark 'DRAFT' dan ketidakabsahan tanda tangan digital, yang menunjukkan bahwa dokumen tersebut belum melalui proses finalisasi yang sah sesuai aturan organisasi.

Amin Said menyebut surat itu cacat administratif sehingga segala keputusan yang termuat di dalamnya, khususnya mengenai pemberhentian Gus Yahya sebagai Ketua Umum PBNU, secara otomatis tidak mengikat dan tidak dapat dieksekusi. 

Dengan kata lain, kata Amin Said, posisi Gus Yahya sebagai Ketua Umum PBNU dipastikan tetap sah secara struktural hingga ada keputusan yang benar-benar memenuhi seluruh persyaratan formal organisasi. 

Amin Said pun mengimbau seluruh pengurus di berbagai tingkatan dan Nahdliyin untuk bersikap tenang dan tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang beredar luas di media sosial dan masyarakat. 

Ia memastikan bahwa persoalan di PBNU ini adalah dinamika organisasi yang akan diselesaikan melalui jalur musyawarah dan mekanisme hukum perkumpulan yang telah ditetapkan. 

Sementara fokus utama PBNU, tegas Amin Said, harus tetap pada pelaksanaan program kerja dan khidmah kepada umat, menjamin bahwa tugas-tugas keagamaan dan pengabdian masyarakat tidak terganggu oleh turbulensi kepengurusan.

Sabotase Digital

Sebelumnya, Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Nur Hidayat menegaskan bahwa telah terjadi sabotase digital sehingga pihak KH Miftachul Akhyar tidak bisa membubuhi tanda tangan dan stempel digital dalam platform Digdaya Persuratan. Hal ini juga ditegaskan oleh Katib Syuriyah PBNU KH Sarmidi Husna. 

Hidayat menjelaskan bahwa seharusnya dua akun miliknya, yakni akun Sekjen PBNU dan akun pribadi Nur Hidayat, memiliki kewenangan untuk membubuhkan stempel. Namun saat itu kedua akun tersebut tidak bisa membubuhkan stempel. 

Karena itu, ia menyimpulkan bahwa terdapat aksi sabotase dari tim proyek manajemen office (PMO) digdaya PBNU terhadap dua akun tersebut. Hidayat menyebutkan, stempel tidak bisa dipakai pada Selasa, 25 November 2025, pukul 21.22 WIB, saat Staf Syuriyah Hairun Nufus diberi mandat untuk membubuhkan stempel atas surat edaran nomor 4785/PB.02/A.II.10.01/99/11/2025 terkait pemberhentian Gus Yahya.

Meskipun berstatus sebagai super-admin, kata Hidayat, tetapi hak untuk membubuhkan stempel telah dihapus.

Amin Said Husni menanggapi dugaan sabotase digital yang dilontarkan pihak KH Miftachul Akhyar itu. Kepada NU Online, ia menegaskan bahwa otoritas dalam organisasi sebesar NU tidak berarti apa-apa jika aturan mainnya bisa dilangkahi seenaknya. 

 
Ia memastikan bahwa sistem persuratan digital PBNU dirancang sebagai pagar pengaman agar tidak muncul dokumen yang bertentangan dengan aturan organisasi. Jika sebuah surat tidak memenuhi syarat substantif maupun prosedural sesuai AD/ART, sistem otomatis menempatkannya dalam status draft atau menandainya sebagai TTD Belum Sah. 

Hal itu, kata Amin Said, bukan kecacatan sistem, melainkan alarm yang dipasang untuk mencegah keputusan cacat hukum dilegitimasi begitu saja. Dengan demikian, QR Code pada surat edaran pemberhentian Gus Yahya yang menampilkan status belum sah justru menjadi bukti bahwa sistem digital berfungsi menjaga integritas organisasi, bukan alat sabotase.

29 November 2025 - Konferensi Pers Rais Aam

KH Miftachul Akhyar menggelar konferensi pers bersama Prof M Nuh di Kantor Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur, di Surabaya, pada Ahad, 30 November 2025. Terdapat sejumlah poin penting yang disampaikan KH Miftachul Akhyar terkait persoalan di PBNU. 

Pertama, status kepemimpinan PBNU

KH Miftachul Akhyar kembali memberikan penegasan resmi mengenai status Ketua Umum PBNU. Ia menyatakan bahwa Gus Yahya sudah tidak lagi menjabat sebagai Ketua Umum PBNU. 

Kiai Miftach menegaskan, keputusan tersebut merupakan hasil dari Risalah Rapat Syuriyah PBNU yang telah disusun berdasarkan fakta dan kondisi nyata di organisasi.

Sebagai konsekuensinya, kendali dan komando kepemimpinan organisasi untuk sementara waktu dialihkan sepenuhnya kepada Rais Aam, yakni KH Miftachul Akhyar, sejalan dengan upaya menjaga marwah dan stabilitas organisasi.

Kedua, dasar keputusan Syuriyah

KH Miftachul Akhyar menegaskan bahwa keputusan Syuriyah untuk memberhentikan Ketua Umum tidak didasari oleh motif atau latar belakang lain di luar yang tertulis dalam Risalah Rapat Harian Syuriyah. 

Ia memastikan bahwa langkah tersebut diambil semata-mata demi meluhurkan kemuliaan moral dan menjunjung tinggi kejujuran dalam berpikir, bersikap, dan bertindak di lingkungan organisasi. 

Kiai Miftach juga memastikan bahwa kebijakan yang diambil Syuriyah ini mendapat dukungan penuh dari mayoritas Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) se-Indonesia, yang menunjukkan soliditas internal di tingkat wilayah terhadap keputusan pimpinan tertinggi Syuriyah.

Ketiga, Tim Pencari Fakta (TPF)

Untuk menindaklanjuti dan mengklarifikasi berbagai informasi simpang siur serta isu-isu sensitif yang beredar luas di media sosial terkait dinamika internal PBNU, KH Miftachul Akhyar mengambil langkah konkret dengan membentuk Tim Pencari Fakta. 

Pembentukan Tim Pencari Fakta ini bertujuan untuk memastikan semua permasalahan diselesaikan secara transparan dan adil berdasarkan data yang valid.

Sebagai wujud komitmen terhadap proses investigasi, Kiai Miftach turut membekukan sementara sistem digitalisasi data dan layanan internal PBNU, Digdaya Persuratan. Tim Pencari Fakta ini akan diawasi dan diarahkan oleh dua Wakil Rais Aam PBNU, KH Anwar Iskandar dan KH Afifuddin Muhajir.

Keempat, Pleno atau Muktamar Dipercepat

KH Miftachul Akhyar juga merespons kondisi internal yang makin memanas. Karena itu, ia menyatakan bahwa PBNU akan segera menggelar Rapat Pleno atau Muktamar dipercepat dalam waktu dekat. Menurutnya, langkah ini bertujuan untuk mencari jalan keluar yang terbaik dan paling maslahat bagi Perkumpulan Nahdlatul Ulama. 

Tanggapan Gus Yahya atas KH Miftachul Akhyar

Gus Yahya menanggapi pernyataan yang dilontarkan KH Miftachul Akhyar dalam konferensi pers di Kantor PWNU Jawa Timur. Ia menegaskan kembali statusnya sebagai Ketua Umum PBNU adalah sah, baik secara de jure maupun de facto.

Ia menekankan bahwa sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) NU, pergantian kepemimpinan hanya dapat dilakukan melalui forum tertinggi organisasi, yaitu Muktamar. Karena itu, ia menyatakan akan terus menjalankan mandat Muktamar Ke-34 hingga akhir masa khidmah 2021-2026/2027.

Di tengah persoalan yang makin meruncing, dengan pihak Syuriyah PBNU melalui KH Miftachul Akhyar yang menyatakan kepemimpinan sepenuhnya berada di tangan Rais Aam, Gus Yahya memilih untuk fokus pada upaya islah atau rekonsiliasi. Ia bertekad menangani turbulensi internal yang terjadi dengan bimbingan dan arahan dari para masyayikh (ulama sepuh). 

Ia menilai, upaya islah ini sebagai jalan terbaik untuk menjaga persatuan dan keutuhan jam'iyyah (organisasi) NU agar konflik yang terjadi tidak semakin meluas dan berdampak negatif pada jamaah di akar rumput.

30 November 2025 - Forum Sesepuh NU 

Para Sesepuh Nahdlatul Ulama menggelar sebuah forum pertemuan di Pesantren Ploso, Kediri, Jawa Timur, pada Ahad, 30 November 2025. Pertemuan ini digelar untuk merespons persoalan yang sedang terjadi di tubuh PBNU. 

Forum Musyawarah Sesepuh Nahdlatul Ulama ini dihadiri oleh sejumlah ulama berpengaruh, baik hadir secara langsung maupun melalui daring. Berikut daftar sesepuh NU yang hadir dalam pertemuan tersebut:

 

Pemrakarsa dan Tuan Rumah:
1.  KH Anwar Manshur (Pengasuh Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri)
2.  KH Nurul Huda Djazuli (Pengasuh Pondok Pesantren Al-Falah Ploso, Kediri)

 

Hadir Secara Langsung:
KH Abdullah Kafabihi Mahrus (Lirboyo, Kediri)
KH Abdul Hannan Ma'shum (Kwagean, Kediri)
KH Kholil As'ad (Situbondo)
KH Ubaidillah Shodaqoh (Semarang)

 

Hadir Secara Daring (via Zoom):
KH Ma'ruf Amin
KH Said Aqil Siroj
KH dr Umar Wahid
KH Abdulloh Ubab Maimoen

Islah dan Keutuhan Organisasi

Forum Sesepuh Nahdlatul Ulama, secara tegas menyampaikan keprihatinan mendalam terkait persoalan internal PBNU. Para sesepuh ini memandang bahwa ketegangan yang muncul dapat mengganggu soliditas dan fokus NU dalam menjalankan khidmah (pengabdian) kepada umat dan bangsa. Karena itu, harapan utama dan seruan mendesak dari forum ini adalah agar seluruh pihak yang berkonflik di PBNU segera melaksanakan islah atau rekonsiliasi.

Seruan islah ini didasarkan pada prinsip-prinsip luhur Ahlussunnah wal Jamaah yang dijunjung tinggi oleh NU, yaitu mengutamakan persaudaraan (ukhuwah), toleransi, dan menghindari perpecahan. Para sesepuh Nahdlatul Ulama menekankan, islah harus dilakukan secara total dan menyeluruh atau bukan sekadar kompromi politis sesaat, melainkan rekonsiliasi hati dan pikiran demi kembali menyatukan visi dan misi organisasi. Sebab keutuhan Nahdlatul Ulama adalah hal yang sakral dan jauh lebih penting daripada kepentingan pribadi atau kelompok tertentu dalam struktur kepengurusan.

Gus Yahya Apresiasi Sesepuh NU

Gus Yahya menyambut baik dan memberikan apresiasi tinggi terhadap hasil musyawarah yang dilakukan oleh Forum Sesepuh Nahdlatul Ulama di Pondok Pesantren Al-Falah Ploso, Kediri. Ia secara khusus menghargai seruan para kiai sepuh yang meminta agar persoalan internal yang terjadi di PBNU segera diselesaikan melalui jalur islah. Apresiasi ini menunjukkan kesediaan dan komitmen Gus Yahya untuk mengikuti arahan para masyayikh semi menjaga keutuhan dan keharmonisan organisasi.

Gus Yahya menegaskan bahwa dirinya selalu berupaya menjalankan roda organisasi sesuai dengan AD/ART NU serta hasil Muktamar Ke-34 NU di Lampung. Terkait persoalan internal, ia menyatakan akan selalu tunduk dan taat pada nasihat para kiai sepuh. Menurutnya, seruan islah itu sejalan dengan upaya PBNU di bawah kepemimpinannya untuk mengedepankan musyawarah dan kekeluargaan dalam menyelesaikan setiap perbedaan pendapat. Kesempatan ini dipandang sebagai momen penting untuk kembali menyatukan langkah seluruh elemen NU.

Gus Yahya juga berkomitmen untuk mengambil langkah-langkah konkret yang konstruktif sebagai tindak lanjut dari seruan Forum Sesepuh NU itu. Langkah-langkah tersebut akan diarahkan untuk memperkuat kembali hubungan antarlembaga di PBNU dan memastikan bahwa seluruh kepengurusan bekerja secara sinergis dalam menjalankan amanah Muktamar. Tujuannya adalah agar persoalan yang terjadi tidak sampai mengganggu fokus organisasi dalam melaksanakan khidmah (pengabdian) kepada umat, bangsa, dan visi peradaban NU.

Gus Yahya berharap agar seluruh jajaran pengurus, dari tingkat pusat hingga ranting, dapat menjadikan semangat islah ini sebagai pedoman bersama. Ia mengajak semua pihak untuk kembali meneladani para pendiri NU yang selalu mengutamakan persatuan dan kepentingan organisasi di atas kepentingan pribadi atau golongan.

*****

Berbagai peristiwa yang terjadi pada Senin-Selasa, 1-2 Desember 2025, akan dibahas dalam kronologi kelima.