Rangkaian Haul Ke-15 Gus Dur akan Digelar dengan Diskusi Bahas Efek Dicabutnya TAP MPR

Jakarta, NU Online

Peringatan Haul Ke-15 KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) akan digelar di Ciganjur, Jakarta Selatan, pada 21 Desember 2024 mendatang.

Namun sebelum itu, akan digelar rangkaian Haul Ke-15 Gus Dur berupa diskusi yang membahas tema Gus Dur dan Kebenaran Sejarah: Efek Dicabutnya TAP MPR Nomor II Tahun 2001.

Diskusi akan digelar di Outlier Cafe & Studio Ciputat, Tangerang Selatan pada Jumat (13/12/2024) besok.

Beberapa pembicara sudah dijadwalkan hadir untuk mengisi diskusi ini. Mereka adalah Peneliti Badan Riset dan Inovasi Negara (BRIN) Irine Hiraswari Gayatri, Peneliti Wahid Foundation Siti Kholisoh, dan Penulis Buku Menjerat Gus Dur Virdika Rizky Utama.

Diskusi ini juga akan menghadirkan sahabat Gus Dur sekaligus Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) H Mohamad Syafi' Alielha (Savic Ali).

Setiap peserta yang hadir dalam diskusi ini akan mendapatkan buku novel berjudul Panggil Saja Mutia secara gratis.

"Insyaallah semua dapat," kata Panitia Penyelenggara Dedik Priyanto melalui keterangan tertulis yang diterima NU Online, pada Kamis (12/12/2024).

Lebih lanjut, Dedik menuturkan bahwa dasar pengusungan tema berangkat dari adanya narasi sejarah yang keliru. Dalam narasi itu, seolah-olah Gus Dur menerjang konstitusi (inkonstitusional). Padahal faktanya hal itu terbantahkan.

"Kuncinya, masa iya dicabutnya TAP MPR Gus Dur disamakan sama Soeharto? Harusnya tidak. Fakta sejarah harus diungkap. Narasi Gus Dur jatuh karena korupsi atau semacamnya harus diluruskan," tegas Dedik.

Diskusi dalam rangkaian Haul Ke-15 Gus Dur ini juga akan dimeriahkan oleh band single Amboro dan akan disiarkan secara langsung melalui kanal Youtube Islamidotco. Pendaftaran peserta dapat melalui tautan https://s.id/prahaulgusdur15.

Sebagai informasi, novel Panggil Saja Mutia merupakan dokumentasi dari perjalanan penulis dan kekasihnya, terutama dalam dunia pers mahasiswa.

Meski demikian, pengarang mengaku telah menyelipkan unsur sejarah dan politik di Indonesia. Hal ini sebagaimana dituliskan dalam kata pengantar yang ditulis pada 15 Maret 2021.