Sebelum Diganti, Budi Arie Sempat Minta Tambahan Anggaran Rp7,85 Triliun di DPR

Jakarta, NU Online

Sebelum resmi diganti dalam reshuffle Kabinet Merah Putih pada Senin (8/9/2025), Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi sempat meminta tambahan anggaran sebesar Rp7,85 triliun di hadapan Komisi VI DPR RI.

Dalam rapat kerja di DPR, Budi Arie meminta agar anggaran Kementerian Koperasi pada 2026 ditingkatkan menjadi Rp7,85 triliun. Usulan ini ditujukan untuk mempercepat penguatan dan operasionalisasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), yang digadang-gadang menjadi pilar ekonomi kerakyatan di tingkat desa.

"Tambahan anggaran ini kami ajukan agar program Kopdes Merah Putih bisa beroperasi secara optimal, termasuk untuk digitalisasi, tata kelola, pendampingan, hingga peningkatan kapasitas sumber daya manusia koperasi," ujar Budi Arie.

Budi Arie menjelaskan, pagu awal anggaran Kemenkop 2026 hanya Rp937 miliar. Dana tersebut dialokasikan untuk dukungan manajemen Rp313,25 miliar serta program perkoperasian Rp623,78 miliar, termasuk dana dekonsentrasi Rp176,75 miliar dan Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) Rp226 miliar.

Karena itu, ia meminta tambahan Rp7,85 triliun untuk mendukung sepuluh program utama. Porsi terbesar, Rp4,5 triliun, diproyeksikan untuk pemberdayaan koperasi di daerah melalui dana dekonsentrasi.

"Pada tahun 2026, operasionalisasi KDKMP akan terus dioptimalkan secara berkelanjutan dengan memastikan seluruh penyaluran barang subsidi pemerintah kepada masyarakat dilakukan melalui KDKMP," katanya.

Selain itu, Rp50 miliar diusulkan untuk mendukung Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) dalam menggerakkan gerakan koperasi di seluruh tanah air.

"Kementerian Koperasi terbuka terhadap penyesuaian sesuai kondisi fiskal negara. Namun semangat kita tetap sama, yakni memperkuat koperasi sebagai fondasi ekonomi kerakyatan, terutama melalui program Kopdes Merah Putih," tegasnya.

Hanya beberapa jam berselang setelah rapat di DPR, Senayan, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengumumkan perombakan kabinet Merah Putih di Istana Negara. Dalam reshuffle tersebut, Budi Arie digantikan dari jabatannya sebagai Menteri Koperasi.

Prasetyo mengatakan perombakan kabinet dilakukan Prabowo berdasarkan pertimbangan, masukan dan evaluasi yang terus menerus dilakukan.

"Atas berbagai pertimbangan masukan dan evaluasi yang dilakukan terus menerus oleh Presiden sore hari ini sekaligus memutuskan melalukan perubahan susunan Kabinet Merah Putih pada beberapa kementerian," ujar Mensesneg Hadi dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (8/9/2025).

Lima kementerian tersebut, yakni Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan yang dipimpin oleh Budi Gunawan, Kementerian Keuangan yang dipimpin Sri Mulyani, serta Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang dipimpin Abdul Kadir Karding.

Lalu, Kementerian Koperasi yang dipimpin oleh Budi Arie Setiadi dan Kementerian Pemuda dan Olahraga yang dipimpin oleh Dito Ariotedjo

Presiden Prabowo juga akan melantik Menteri Haji dan Umrah yang berubah nomenklatur dari BP Haji menjadi Kementerian Haji dan Umrah.

"Satu adalah Kementerian yang baru dan lima adalah Kementerian yang terjadi perubahan susunan yang menjabat. Maka pada sore hari ini akan dilakukan pelantikan di Istana Negara," tandas Prasetyo.

Sebagai informasi, posisi Budi Arie sebagai Menteri Koperasi digantikan oleh Ferry Juliantono yang sebelumnya menjabat Wakil Menteri Koperasi.