Studi Celios Nilai Dominasi TNI-Polri Turut Rusak Kualitas Program MBG

Jakarta, NU Online

Hasil studi dari Center of Economic and Law Studies (Celios) melaporkan bahwa dominasi alat keamanan dan penegakan hukum negara yang terdiri dari Tentara Nasional Indonesia (TNI) Polisi Republik Indonesia (Polri), serta veteran di dalamnya turut menyumbang kerusakan terhadap kualitas program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Celios juga memandang bahwa hal itu turut menggeser kebijakan publik dari pendekatan teknokratis ke arah politis dan militeristik.

"Program ini melibatkan banyak purnawirawan, mulai dari struktur kelembagaan BGN di tingkat puncak hingga level pelaksanaan lapangan, termasuk dalam kepemilikan SPPG," tulis laporan Celios bertema Makan (Tidak) Bergizi (Tidak) Gratis dikutip NU Online, pada Selasa (16/12/2025).

Celios menyebut bahwa fenomena tersebut layak disebut sebagai leviathan economy, yaitu kapitalisme negara, yang tidak hanya memiliki ciri kontrol sangat kuat dalam sumber daya alam dan ekonomi. Tetapi juga adanya penetrasi militer ke kebijakan sipil.

"Kondisi ini berpotensi memperburuk kinerja ekonomi di jangka menengah dan jangka panjang," tulisnya.

Celios memandang, kemampuan TNI-Polri dalam bidang pertahanan dan keamanan yang dipaksakan untuk mengurusi sesuatu di luar kapasitasnya. Dalam jangka panjang dapat memperburuk profesionalitas militer yang seharusnya dipisahkan dengan politik dan kebijakan sipil.

Celios juga memaparkan fakta, sebagaimana Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 83 Tahun 2025 tentang BGN, telah membuka ruang pengisian jabatan Dewan Pengarah dari unsur purnawirawan TNI-Polri. Bahkan, personel TNI lebih awal diberangkatkan untuk mengikuti Institutional Food Management Training di Singapura dalam rangka penguatan komitmen terhadap program MBG.

Keterlibatan ini kian memperluas peran perbantuan TNI dalam ranah sosial kemasyarakatan. TNI berperan aktif mulai dari menyediakan ribuan hektar lahan untuk pembangunan SPPG, mendirikan fondasi bangunan hingga mengoperasionalkan dapur.

Laporan tersebut juga menginginkan agar pemerintah dapat lebih melibatkan masyarakat dan kalangan profesional yang memiliki keahlian dalam ranah gizi dan kesehatan untuk memastikan efektivitas MBG tidak justru dikorbankan oleh kepentingan institusional dan politik keamanan.

Celios juga menjelaskan bahwa situasi tersebut terjadi di tengah rendahnya kesadaran masyarakat. Bahkan, program MBG yang dikooptasi oleh militer dan kroninya dibiayai dari APBN yang bersumber dari pajak rakyat.

Dalam 10 tahun terakhir setidaknya kontribusi PPn dalam penerimaan pajak masih sangat dominan, yakni di atas 30 persen. Hal ini menunjukkan bahwa tidak hanya penerimaan pajak yang masih didominasi pajak yang regresif, tetapi alokasi belanjanya pun problematis.

Peneliti Celios Isnawati Hidayah menilai program MBG pada awalnya memang memiliki tujuan yang mulia. Namun dalam pelaksanaannya justru berubah menjadi proyek berskala sangat besar dengan anggaran triliunan rupiah tanpa didahului tahapan percontohan, kajian yang memadai, serta dasar hukum yang jelas.

"Bahkan Perpresnya baru muncul bulan November, hampir satu tahun pelaksanaan program," katanya, sebagaimana dikutip dari Instagram Celios.

Isnawati menyampaikan bahwa anggaran program MBG mencapai Rp71 triliun pada 2025, dengan realisasi penyerapan per November telah mencapai Rp41 triliun. Ia juga mengingatkan bahwa alokasi anggaran untuk tahun 2026 direncanakan akan bertambah lebih besar lagi.

"Indonesia membutuhkan anggaran yang tepat sasaran dan kebijakan berbasis bukti. Apakah kita masih menjadi bangsa yang besar yang menginspirasi dunia untuk bermimpi atau kita kehilangan jati diri," terangnya.