Tak Sekadar Makan, Program MBG Diharapkan Jadi Praktik Hidup Sehat dan Edukasi Gizi

Jakarta, NU Online

Peneliti Article 33 Indonesia Salsabila Kusumawardani menegaskan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) sangat membutuhkan ekosistem yang hidup, dimulai dari sekolah yang berdaya, kesiapan guru, keterlibatan orang tua, hingga kepedulian masyarakat secara luas.

"Jadi kita bisa memastikan setiap rupiah yang untuk Makan Bergizi Gratis itu berkontribusi juga untuk pendidikan dan gizi anak. Jadi bukan hanya mengisi piringnya tapi juga lingkungannya," katanya saat Seminar Nasional Makan Bergizi Gratis: Berbasis Negara atau Masyarakat di Auditorium Juwono Sudarsono (AJS), FISIP UI, Depok, Jawa Barat, pada Kamis (23/10/2025).

Terkait peningkatan program MBG, ia mencontohkan bahwa di Jepang terdapat istilah Shokuiku yang berarti pendidikan tentang makanan. Konsep tersebut, katanya, menekankan pentingnya pengetahuan, sikap, dan kebiasaan makan yang sehat serta penuh kesadaran.

"Bahkan diregulasikan secara nasional di Jepang supaya edukasi gizinya, bahkan mereka punya guru yang khusus untuk mengedukasi terkait gizi pemberian makan itu sendiri," jelasnya.

Selain itu, jelasnya, sekolah sangat diharapkan menjadi ruang belajar terkait gizi dan praktik hidup sehat, sedangkan rumah tangga berperan sebagai tempat pembiasaan sehari-hari.

"Keberhasilan program tidak hanya diukur dari jumlah porsi yang dibagikan, tetapi juga dari perubahan perilaku dan kualitas lingkungan belajar," tambahnya.

Lebih lanjut, Salsa menyampaikan bahwa perlu membangun ekosistem pendukung terlebih dahulu sebelum memperluas cakupan penerima manfaat. 

Ia menekankan pula pentingnya memprioritaskan investasi pada infrastruktur dasar seperti air, sanitasi, dan dapur sekolah, serta memperkuat koordinasi lintas sektor di jenjang pendidikan dasar dan wilayah tertinggal. 

"(Lebih baik dilakukan) pendekatan ecosystem-first menjamin keberlanjutan, ketimbang sekadar memperluas jumlah penerima," jelasnya.

Lebih lanjut, Salsa menegaskan, guru tidak seharusnya menanggung beban administratif baru, melainkan dapat didukung melalui tenaga pendamping atau mekanisme kemitraan lokal.

"Beri ruang dan dukungan bagi sekolah untuk mengelola program secara otonom dengan panduan dan pengawasan sederhana," terangnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Advokasi Guru P2G Iman Zanatul Haeri menilai langkah Badan Gizi Nasional (BGN), melalui Surat Edaran (SE) Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pemberian Insentif Bagi Guru Penanggung Jawab Program MBG di Sekolah Penerima Manfaat, sebagai bentuk pelepasan tanggung jawab negara terhadap maraknya kasus keracunan MBG.

“Menurut kami dengan terbitnya SE ini patut diduga BGN mencoba lepas tangan dari tanggung jawab terhadap fenomena keracunan MBG di sekolah,” ujar Iman melalui keterangan yang diterima NU Online, pada Rabu (22/10/2025).

P2G mendesak pemerintah segera melakukan moratorium dan evaluasi total program MBG, menghentikan sementara program, memperbaiki tata kelola agar tepat sasaran. “Kemudian juga mencabut peraturan yang menjadikan MBG sebagai tugas guru, kewajiban dan tanggung jawab guru,” pungkas Iman.

Terbaru, Presiden Prabowo Subianto mengumumkan bahwa pemerintah akan mengucurkan dana sebesar Rp330 untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada 2026 mendatang. Hal itu disampaikannya saat Sidang Kabinet Paripurna, Istana Negara, Jakarta, pada Senin (20/10/2025).   

"Kita tahun depan akan turunkan 330 triliun untuk MBG ini yang artinya itu 20 miliar dolar, kalau lima kali itu arti ada 100 miliar dolar beredar di desa, di kecamatan, di kabupaten. Jadi, untuk pertama kali dalam sejarah Indonesia, uang yang disedot dari daerah ke pusat dan banyak di pusat lari ke luar negeri kita balikan," katanya.