Wacana Penyembelihan Dam Haji 2026 di Indonesia Masih Menunggu Fatwa Ormas Islam

Jakarta, NU Online

Pemerintah belum dapat memastikan apakah wacana penyembelihan dam (denda/diyat) jamaah haji Indonesia dapat dilakukan di dalam negeri mulai musim haji 1447 H/2026.

Menteri Haji dan Umrah (Menhaj) RI Mochamad Irfan Yusuf menegaskan bahwa keputusan tersebut menunggu fatwa resmi dari Organisasi Masyarakat Islam seperti Nahdhlatul Ulama (NU) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Gus Irfan menjelaskan bahwa komunikasi antara pemerintah dengan berbagai otoritas keagamaan terus berjalan. “Kita setiap waktu selalu berkomunikasi dengan para Kiai dari MUI, Kiai dari Nahdhatul Ulama, Muhamadiyah dan juga organisasi keagamaan lain,” ujarnya di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (25/11/2025).

Ia menyebut bahwa pemerintah berharap adanya kejelasan hukum sebelum mengambil langkah teknis. “Kita berharap ada, segera ada fatwa tentang terkait dam yang kemungkinan bisa dilaksanakan di Indonesia,” katanya.

Namun demikian, hingga kini belum ada keputusan resmi dari MUI. “Sampai sekarang keputusan final dari MUI belum,” tegasnya.

Menurutnya, sejumlah ormas Islam juga belum memberikan sinyal persetujuan. “Sementara dari beberapa organisasi kemasyarakatan Islam yang ada, belum secara resmi membolehkan siapa-siapa memberi lampu kuning untuk bisa ke sana. Maksudnya belum lampu hijau,” ujarnya.

Dalam kesempatan lain, isu dam menjadi salah satu topik yang paling sering dibahas bersama Kementerian Haji Arab Saudi.

“Dam memang salah satu dari dua isu krusial yang sering ditanyakan oleh Kementerian Haji Saudi kepada kami. (Dua isu itu adalah) dam dan istitha'ah kesehatan. Sampai hari ini, kita masih menunggu fatwa dari MUI tentang boleh tidaknya dam disembelih di Indonesia,” kata Gus Irfan.

Ia mengungkapkan, pada penyelenggaraan haji sebelumnya, sebagian jamaah bahkan melakukan penyembelihan dam di Tanah Air meski belum ada fatwa keagamaan yang memberikan landasan. Karena itu, pemerintah menilai perlunya pedoman hukum yang jelas agar tata kelola dam dapat berjalan tertib dan sesuai ketentuan.

Terkait mekanisme, pemerintah menyiapkan beberapa opsi teknis apabila fatwa MUI nantinya membolehkan penyembelihan dam di Indonesia.

Gus Irfan menjelaskan bahwa pembayaran dam akan diarahkan melalui lembaga resmi seperti Baznas atau Adhahi agar pencatatan lebih transparan.

Hewan dam dapat disiapkan oleh peternak lokal, kemudian dipotong di rumah potong hewan yang memenuhi syarat syariat dan perizinan. Ia menambahkan bahwa distribusi daging akan diarahkan untuk kebutuhan sosial sehingga manfaat ekonomi dan sosial dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat.

Menurutnya, skema tersebut hanya bisa berjalan apabila ada persetujuan dari dua pihak, yaitu MUI dan otoritas Haji Saudi. Tanpa itu, pemerintah tidak dapat menetapkan mekanisme secara operasional.

Gus Irfan juga menyoroti rendahnya jumlah jamaah yang melakukan pembayaran dam melalui jalur resmi. Dari sekitar 221 ribu jamaah pada musim haji 2025, kurang dari 10 ribu yang tercatat membayar dam secara terdata. “Isu pengelolaan dam, dari sekitar 221 ribu jamaah kita, hanya kurang dari 10 ribu yang tercatat resmi,” ucapnya.

Ia mencatat bahwa penyembelihan dam di dalam negeri berpotensi memberikan dampak ekonomi besar, terutama bagi sektor peternakan nasional. “Ada 200 ribu kambing yang disembelih di Indonesia. Kalau satu kambing itu Rp2,5 juta, ada Rp500 miliar yang berputar di peternakan," jelasnya.

Ia juga menyebut bahwa beberapa negara telah menerapkan praktik pemotongan dam di dalam negeri. “Turki insya Allah 100 persen sudah menjalankan di sana. Mesir, sebagian besar juga (penyembelihan dam) sudah di sana,” kata Gus Irfan.