Sosialisasi Pengawasan BBM PBNU Mulai Berjalan

Jakarta, NU Online
Program pengawasan penyaluran subsidi BBM yang diselenggarakan oleh PBNU bekerjasama dengan Menkokesra di 18 wilayah mulai berjalan. Tiga PWNU sudah melakukan sosialisasi ke cabang-cabangnya yang meliputi Jatim, Jogja, dan Banten sedangkan lainnya akan menyusul dalam waktu dekat mengingat program ini hanya 3 bulan.

Koordinator program Otong Abdurrahman menjelaskan bahwa program ini merupakan upaya PBNU untuk turut mengawasi pelaksanaan subsidi dalam bidang Batuan Operasional Sekolah (BOS), kesehatan, infrastruktur dan Bantuan Langsung Tunai (BLT). ”Ini sudah kewajiban kita semua, apalagi jika ada yang memfasilitasi. Pengawasan juga sebagai sebagai bagian dari pendidikan kontrol sosial masyarakat,’ tandasnya di PBNU, Kamis.

Para relawan NU tersebut akan melihat secara langsung di tingkat desa dan kelurahan untuk melihat apakah ada penyimpangan subsidi dalam aspek ketepatan sasaran, jumlah maupun waktu serta apakah pemanfaatan subsidi tersebut sudah sesuai dengan yang diinginkan.

”Kita ingin melihat apakah BLT tersebut sudah sesuai sebagai kompensasi kenaikan BBM untuk mengcover kebutuhan mereka, benarkah terdapat kesalahan penerima subsidi sebanyak 10 persen,” tandas ketua LKKNU tersebut.

Program ini juga berusaha untuk mencari kriteria miskin dari jamaah NU karena saat ini hal tersebut masih menjadi perdebatan dalam masyarakat. ”Masukan-masukan tersebut akan dikirimkan ke PBNU yang selanjutnya akan menjadi rekomendasi bagi pemerintah dalam pembuatan kebijakan selanjutnya,” paparnya.

Dalam sosialisasi tersebut juga diundang departemen pemerintah terkait yang menjalankan program tersebut seperti Depag, Depsos, Depkes, Diknas, PU dan PT Pos. Selain itu pengurus wilayah, badan otonom, cabang sampai dengan ranting juga diundang.

Dalam program pengawasan tersebut di setiap propinsi akan dipilih 2 kabupaten atau kota dan masing-masing akan terpilih 2 kecamatan yang selanjutnya dipilih lagi 2 desa per kecamatan. ”Yang terpilih merupakan daerah yang memiliki indek kemiskinan tertinggi dan terendah serta pengurus NU-nya,” imbuhnya.

Dikatakannya bahwa dengan program yang bisa menjangkau sampai ke tingkat ranting, PBNU bisa memperoleh manfaat sampingan untuk melakukan konsolidasi sampai ke tingkat kepengurusan terendah.(mkf)