Aktivitas Tambang Nikel di Maluku Utara Merusak Ekosistem Laut, Nelayan Sulit Dapat Ikan

Jakarta, NU Online

Aktivitas pertambangan nikel di Pulau Obi, Halmahera Selatan, Maluku Utara, dilaporkan merusak ekosistem laut dan berdampak langsung pada kehidupan nelayan. Perairan yang tercemar membuat hasil tangkapan menurun drastis dan memaksa nelayan melaut lebih jauh dengan risiko yang lebih besar.

Warga Desa Kawasi, Pulau Obi, Samsir Lawedi, mengatakan kondisi laut di wilayahnya tidak lagi seperti dulu. Ia menyebut air laut kini sering keruh, terutama setelah hujan, yang berdampak pada hilangnya ikan karang sebagai sumber utama tangkapan nelayan.

Ia menuturkan, dahulu nelayan cukup melaut tidak jauh dari pantai untuk mendapatkan ikan. Namun kini kondisi berubah seiring rusaknya ekosistem laut.

“Dulu kami melaut tidak jauh dari pantai sudah dapat ikan. Sekarang ikan karang banyak yang mati, air keruh, bau lumpur. Mau dapat ikan harus ke tengah laut,” ujar Samsir dalam Acara Konferensi Pers tentang Transisi Energi atau Transisi Bencana: Realita Tambang Nikel Maluku Utara yang digelar di Gerai O’balihara, Jakarta pada Jumat (30/1/2026).

Samsir menjelaskan, melaut lebih jauh pun tidak menjamin hasil tangkapan yang memadai. Biaya bahan bakar meningkat, risiko cuaca semakin besar, sementara jumlah ikan yang didapat tidak sebanding dengan pengeluaran.

“Kadang kami pulang hanya bawa sedikit ikan, kadang tidak dapat sama sekali. Pernah juga pulang melaut malah beli ikan di pasar,” katanya.

Keluhan serupa disampaikan Nurhayati Jumadi, perempuan nelayan yang selama ini mengandalkan ikan karang untuk konsumsi keluarga dan dijual dalam skala kecil. Ia merasakan langsung perubahan kondisi laut di sekitar wilayah tambang.

“Ikan karang sekarang susah sekali. Kalau hujan deras dari arah tambang, laut berubah warna. Kami takut juga konsumsi ikan karena tidak tahu tercemar apa,” ujarnya.

Dampak pertambangan, menurut warga, tidak hanya dirasakan di laut, tetapi juga di kawasan hutan Pulau Obi. Sarbanun Lewer menyebut pembukaan hutan untuk kepentingan tambang dan pembangunan infrastruktur telah menghilangkan sumber pangan tradisional masyarakat.

“Kami biasa ambil sagu, umbi, dan berburu kecil di hutan. Sekarang hutan sudah ditebang, akses dibatasi,” tuturnya.

Ia menambahkan, kerusakan hutan turut memperparah bencana saat musim hujan. Longsor dan banjir, menurutnya, kini semakin sering terjadi dan membawa dampak berantai hingga ke wilayah pesisir.

“Kalau hujan deras, kami sudah bersiap. Longsor dan banjir pasti datang. Air dari atas bawa lumpur ke sungai lalu ke laut, bencana itu membuat kebun kami rusak, akses jalanan juga ikut rusak,” ucap Sarbanun.

Sarbanun menilai dampak kerusakan lingkungan tersebut tidak sebanding dengan janji kesejahteraan yang kerap disampaikan pihak terkait. Kehilangan sumber ikan, rusaknya hutan, serta meningkatnya risiko bencana membuat warga harus berjuang lebih keras untuk bertahan hidup.

Ia berharap pemerintah serius menghentikan pencemaran, menertibkan aktivitas pertambangan, dan memulihkan ekosistem yang telah rusak.

“Kami tidak menolak hidup lebih baik, tapi jangan sampai laut dan hutan kami habis, sementara kami justru makin susah,” tegas Sarbanun.