Bangun Otonomi Strategis, Indonesia Perlu Kurangi Ketergantungan pada AS dan China

Jakarta, NU Online

Mantan Duta Besar Republik Indonesia untuk Inggris, Irlandia, dan Organisasi Maritim Internasional (IMO) periode 2016-2020, Rizal Sukma, mendorong Indonesia untuk mengurangi ketergantungan strategis terhadap negara-negara besar. Langkah awal yang perlu dilakukan, menurutnya, adalah mengidentifikasi berbagai kerentanan strategis yang masih melekat dalam kebijakan nasional.

Pernyataan tersebut disampaikan Rizal saat menjadi pembicara dalam Forum Kramat bertema Tata Dunia Pasca Penangkapan Maduro yang digelar di Gedung PBNU, Jakarta Pusat, Jumat (9/1/2026).

“Langkah awalnya adalah mengidentifikasi kerentanan-kerentanan strategis kita. Setelah itu, melakukan upaya-upaya untuk mengurangi ketergantungan strategis kepada negara-negara besar, sehingga Indonesia bisa membangun otonomi strategis dalam menjalankan politik luar negeri,” ujar Rizal.

Ia menilai, selama ini Indonesia masih berada dalam posisi ketergantungan terhadap kekuatan besar dunia, terutama Amerika Serikat (AS) dan China. Kondisi tersebut dinilai berisiko, terutama jika suatu saat Indonesia dipaksa untuk memilih di tengah rivalitas kedua negara adidaya tersebut.

“Masalahnya, ketika dua kekuatan besar itu meminta kita memilih, kita belum memiliki jawaban yang jelas,” ungkapnya.

Rizal juga menyoroti dinamika geopolitik terbaru yang menunjukkan kecenderungan pembentukan Group of Two (G2) antara AS dan China. Ia merujuk pada pertemuan Presiden AS Donald Trump dan Presiden China Xi Jinping dalam forum Towards a More Connected, Resilient Region and Beyond di Busan, Korea Selatan, pada 30 Oktober 2025 lalu.

Menurutnya, visi G2 berpotensi membelah dunia ke dalam dua blok besar, yakni Barat di bawah pengaruh AS dan Timur yang didominasi China. Meski demikian, ia menyebut Rusia juga akan mengambil peran, meski tidak sepenuhnya berada dalam satu poros.

“Visi tata dunia seperti ini harus ditentang dan ditolak oleh negara-negara lain, karena tidak akan memberikan manfaat bagi negara-negara di luar great powers,” tegasnya.

Lebih lanjut, Rizal menyinggung situasi global yang dinilainya semakin mengkhawatirkan, termasuk kasus penculikan Presiden Venezuela Nicolas Maduro oleh Amerika Serikat. Menurutnya, peristiwa tersebut menunjukkan wajah politik internasional yang bersifat egoistis dan anarkis, serta lemahnya kepatuhan terhadap hukum internasional.

“Dalam politik internasional, tidak ada satu negara pun yang bisa memastikan negara lain patuh pada hukum internasional,” ujarnya.

Karena itu, Rizal menekankan pentingnya penolakan legitimasi secara strategis terhadap tindakan-tindakan yang melanggar hukum internasional. Ia mengingatkan bahwa negara-negara dunia telah bersepakat melalui berbagai mekanisme, termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), untuk menjaga keamanan dan ketertiban internasional.

“Aneh saja, ada negara masuk ke negara lain, menculik presidennya, dan mengabaikan semua kesepakatan yang sudah dibangun bersama,” tandasnya.