Gerakan Nurani Bangsa Anggap Pemerintah Belum Serius Tangani Persoalan Lingkungan

Jakarta, NU Online

Tokoh Gerakan Nurani Bangsa (GNB) sekaligus Sosiolog Universitas Indonesia (UI) Francisia Saveria Sika Ery Seda menganggap bahwa pemerintah belum serius dalam menangani persoalan lingkungan. Ia menekankan bahwa saat ini, penanganan lingkungan oleh pemerintah belum menyeluruh serta menyasar pada akar masalah.

Ery menerangkan, daya dukung lingkungan di Indonesia juga kian lama menurun. Ia memaparkan, dalam beberapa dekade terakhir luas hutan di Indonesia juga mengalami penyusutan.

"Berdasarkan data FAO, pada tahun 1990 total luas kawasan hutan nasional mencapai 118,5 juta hektare, dan pada tahun 2020 menyusut hingga tersisa 92,1 juta hektare," katanya dalam konferensi pers bertajuk Pesan Kebangsaan Awal Tahun 2025 Gerakan Nurani Bangsa di Gereja Katedral, Jakarta Pusat, pada Selasa (13/1/2026).

Menurut Ery, menurunnya luas lingkungan hidup yang masih terawat tidak terlepas dari praktik eksploitasi alam yang dilakukan secara tidak bertanggung jawab, tanpa memperhatikan daya dukung lingkungan dan keberlanjutan ekosistem.

"(Akibat) penegakan hukum yang lemah, Indonesia mengalami bencana ekologis di banyak wilayah seperti Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, dan Jawa," katanya.

Dampaknya, bencana telah membawa korban jiwa, kerusakan harta benda pribadi, serta berbagai infrastruktur layanan publik. Ery membeberkan data bahwa pada tiga provinsi di Sumatra, berdasarkan data BNPB per 11 Januari 2026, terdapat 1.180 korban meninggal, 145 orang hilang, dan 238 ribu pengungsi.

"Banjir dan longsor yang berdampak pada 53 kabupaten juga mengakibatkan rusaknya 175 ribu rumah, ribuan sekolah, ratusan pusat kesehatan, puluhan jembatan, dan akses transportasi," katanya.

Pada 2026 ini, Ery berharap agar pemerintah dapat memperjuangkan kesejahteraan bersama, penegakan hukum, pemberantasan korupsi, kelestarian lingkungan, dan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM).

Sementara itu, Tokoh GNB sekaligus Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Alissa Wahid menyampaikan pesan terkait kelestarian lingkungan yang merupakan hasil dari rumusan tersebut.

Alissa menginginkan agar Presiden Prabowo Subianto dapat menjalankan program dan kebijakan yang mampu memperbaiki kualitas pemenuhan hak dasar seperti pendidikan, layanan kesehatan, dan lapangan kerja sehingga kualitas hidup warga terus meningkat.

"Presiden dan pembantunya harus memastikan terjaganya kekayaan dan kelestarian alam Indonesia melalui kebijakan yang berorientasi pada meningkatnya daya dukung lingkungan yang ada serta menindak tegas semua pihak yang merusak alam berdasarkan hukum yang berlaku," kata Alissa membacakan poin kelima pesan GNB.