Kaleidoskop 2025: Problem Menahun Banjir Rob di Pantura Jawa yang Tak Kunjung Tuntas

Jakarta, NU Online

 

Banjir rob masih menerjang dan menjadi ancaman besar bagi warga pesisir Pantai Utara (Pantura) Jawa hingga 2025. Bahkan kondisinya kini semakin memburuk. Rob tidak hanya merendam rumah warga, tapi juga melumpuhkan jalan, kawasan industri, dan merusak lahan pertanian produktif. Bahkan ada desa yang perlahan tenggelam oleh rob yakni Desa Timbulsloko, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah.

 

Pada Ahad (15/6/2025), lebih dari 100 ribu warga Nahdliyin dari 14 kecamatan di Kabupaten Demak bersama masyarakat umum menggelar aksi kemanusiaan yakni istighotsah umum di tengah banjir rob yang merendam jalan Pantura Sayung, Demak. Aksi tersebut bukan hanya sebatas simbol kepedihan warga pesisir Demak atas banjir rob yang mengganggu kehidupan mereka, namun juga wujud protes atas lambannya respons pemerintah terhadap bencana ekologi tersebut.

 

Ketua Tanfidziyah Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Demak KH Muhammad Aminudin Mashudi menyampaikan bahwa rob bukan sekadar genangan air, tetapi bencana berkepanjangan yang telah menghancurkan kenyamanan hidup masyarakat.

 

"Sudah banyak rumah dan fasilitas umum yang hanyut atau rusak berat. Kami sangat berharap Presiden Prabowo Subianto bisa melihat langsung kondisi di Sayung, karena masalah rob ini bukan cukup hanya dilaporkan, tapi perlu perhatian langsung dan langkah konkret dari pemerintah pusat," tegasnya.

 

Dampak banjir rob

 

Banjir rob tidak hanya merendam permukiman penduduk tetapi juga membuat warga menelan kenyataan pahit, yaitu kehilangan mata pencaharian dan gagal panen. Salah satu korban dari bencana ekologi tersebut bernama Pikri Parikhin, warga Dusun Sigempol, Desa Randusanga Kulon, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah. Ia mengalami kerugian ratusan juta rupiah, bahkan kehilangan mata pencarian utama sebagai petani tambak akibat banjir rob.

 

"Kalau hitungan rugi kita sampai ratusan juta karena tambak tidak bisa dikelola dan harga jual pun nol persen peminat. (Tambak) masih dari tahun 2020 sampai sekarang tidak bisa diapa-apakan," ujarnya.

 

Selain mengakibatkan hilangnya mata pencarian, banjir rob juga menyebabkan kerusakan lingkungan dan membuat para petani mengeluarkan biaya yang mahal untuk memperbaiki tambak dan rumah. 

 

"Kita kehilangan mata pencaharian serta banyak pengeluaran akibat kerusakan lingkungan. Kerusakan tambak yang harus kita keluarkan untuk membetulkan tambak yang terdampak tadi dan harus membetulkan rumah juga karena air rob masuk ke permukiman," terang Pikri.

 

Dampak nonfisik

 

Banjir rob juga tidak hanya berdampak pada kerugian materi warga, tetapi juga mengakibatkan mereka terkena gangguan mental ringan atau stres. Hal ini diungkapkan Dharwanto, salah seorang warga Bandengan, Pekalongan Utara, Kota Pekalongan, Jawa Tengah yang terdampak banjir rob.

 

"Kini yang dulu para juragan padi, udang dan bandeng kondisi perekonomiannya berubah drastis. Banyak mereka yang beralih profesi menjadi buruh pabrik dan buruh bangunan," ungkapnya.

 

Akibat lain banjir rob juga menyebabkan lingkungan menjadi kumuh dan penuh sampah, yang membuat warga menjadi rentan terkena penyakit. "Penyakit yang sering menyerang warga yaitu demam, diare, dan penyakit kulit, gatal-gatal dan penyakit lainnya," terangnya.

 

Harapan warga

 

Radi, salah seorang warga Dukuh Sigempol, Desa Randusanga, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah yang terdampak banjir rob mengatakan bahwa pemerintah terlihat abai dan tidak memberikan perhatian serius terkait banjir rob yang menimpa wilayahnya. 

 

Menurutnya, saat terjadi pasang air laut yang mengakibatkan rumah warga terendam dan aktivitas mereka terhambat, pemerintah tidak pernah hadir untuk memberikan bantuan. “Yang jelas hampir tidak mendapat perhatian dari pemerintah. Misal saat air pasang tinggi yang mengakibatkan beberapa rumah terendam dan menghambat aktivitas warga. Pun tidak ada bantuan apapun,” tegasnya. 

 

Ia berharap agar pemerintah segera menanggulangi dan menuntaskan masalah banjir rob yang menenggelamkan wilayahnya.

 

“Meleklah pemerintah, semua belum terlambat. Desa Randusanga Kulon masih bisa dibenahi sebelum menjadi desa yang tinggal nama,” harapnya.   

 

“Lebih diperhatikan karena sudah bertahun-tahun,” tuturnya. 

 

Penanganan pemerintah

 

Meskipun banjir rob terus menghantui dan menjadi ancaman bagi masyarakat pesisir, pemerintah dalam hal ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Tengah mengklaim telah melakukan penanganan.

 

Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Jawa Tengah Wahjoedi Fadjar mengatakan, setidaknya pihaknya telah menjalankan delapan langkah untuk menanggulangi banjir rob di Jawa Tengah.

 

Hal yang dilakukan antara lain membuat kajian risiko bencana, membuat Rencana Penanggulangan Bencana (RPB), Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB), sosialisasi rutin penanggulangan bencana dari tingkat provinsi hingga daerah dengan menggandeng legislatif. 

 

Selain itu, BPBD Jawa Tengah juga melakukan antisipasi kepala daerah dan dinas teknis terkait penyodetan saluran air, pemeliharaan alat penanganan banjir rob hingga sosialisasi lewat media dan terjun langsung ke lapangan.