Kaleidoskop 2025: Target APBN Meleset, PHK Meluas, Pengangguran Meningkat, Daya Beli Rakyat Tertekan

Jakarta, NU Online

Tahun 2025 menjadi periode penuh catatan bagi perekonomian Indonesia. Sejumlah indikator utama menunjukkan kinerja yang belum sepenuhnya sesuai harapan, mulai dari perlambatan pertumbuhan ekonomi, melemahnya nilai tukar rupiah, hingga tekanan daya beli masyarakat yang berimbas pada meluasnya pemutusan hubungan kerja (PHK).

Selain dipengaruhi kondisi global yang belum sepenuhnya pulih, 2025 juga menandai tahun pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto secara penuh.

Capaian Ekonomi Tak Sesuai Target APBN

Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) menilai capaian ekonomi Indonesia sepanjang 2025 banyak meleset dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Direktur Eksekutif INDEF Esther Sri Astuti mengatakan perlambatan ekonomi tidak hanya dipicu faktor global, tetapi juga lemahnya fundamental ekonomi domestik.

“Rata-rata capaian pertumbuhan ekonomi sepanjang kuartal I hingga III 2025 sebesar 5,01 persen. Artinya, untuk mencapai target 5,2 persen di 2025 dibutuhkan upaya yang lebih kencang,” kata Esther dalam diskusi publik Catatan Akhir Tahun INDEF: Liburan di Tengah Tekanan Fiskal yang digelar secara daring, dikutip NU Online dari kanal YouTube INDEF, Rabu (31/12/2025).

Data menunjukkan pertumbuhan ekonomi kuartal III 2025 hanya mencapai 5,04 persen, lebih rendah dari target APBN sebesar 5,2 persen. Inflasi hingga Oktober 2025 tercatat 2,86 persen, melampaui asumsi APBN 2,5 persen. Sementara nilai tukar rupiah melemah hingga Rp16.413 per dolar AS, di atas target APBN Rp16.000 per dolar AS.

Ketergantungan Impor dan Rapuhnya Fundamental

Esther menjelaskan tekanan global memang berdampak luas, terutama akibat perlambatan ekonomi dunia dan kembali menguatnya perang dagang. Namun, Indonesia dinilai lebih rentan dibandingkan sejumlah negara tetangga.

“Negara-negara seperti Singapura, Malaysia, dan Thailand juga terdampak, tetapi karena fundamental ekonominya relatif kuat, dampaknya tidak separah Indonesia,” ujarnya.

Kerentanan tersebut, lanjut Esther, salah satunya disebabkan tingginya ketergantungan terhadap impor, termasuk impor pangan.

“Ketergantungan ini membuat ekonomi kita sangat sensitif terhadap guncangan global. Ketika ekonomi global ‘batuk’, ekonomi domestik ikut terdampak,” katanya.

Selain itu, upaya swasembada pangan dan energi dinilai belum optimal. Investasi juga belum bergerak agresif meski Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah.

“Kita punya sumber daya alam, tetapi paket kebijakan investasi belum sepenuhnya menjawab kebutuhan investor, seperti kepastian infrastruktur, pasokan energi, hingga air bersih,” jelasnya.

Gelombang PHK Sepanjang 2025

Di tengah pertumbuhan ekonomi yang tertahan, dunia kerja menghadapi tekanan serius. Kementerian Ketenagakerjaan mencatat sebanyak 79.302 pekerja mengalami PHK sepanjang Januari hingga November 2025.

PHK paling banyak terjadi di sektor industri pengolahan, terutama industri padat karya seperti tekstil, alas kaki, dan manufaktur. Tingginya biaya produksi serta derasnya produk impor membuat sejumlah perusahaan mengurangi kapasitas produksi, bahkan menutup operasional.

Sektor perdagangan dan pertambangan juga mencatat PHK signifikan akibat penurunan permintaan dan fluktuasi harga komoditas.

Daya Beli Melemah dan Efek Berantai

Tekanan di dunia usaha berkaitan erat dengan melemahnya daya beli masyarakat. Pertumbuhan konsumsi rumah tangga pada kuartal III 2025 tercatat hanya 4,89 persen.

Ketika konsumsi menurun, permintaan barang dan jasa ikut melemah. Kondisi ini memicu pengurangan produksi dan berujung pada PHK, sehingga menciptakan efek berantai yang sulit dihindari.

Jika berlanjut, dampaknya tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga sosial, mulai dari meningkatnya pengangguran hingga potensi munculnya kelompok miskin baru.

Pengangguran Masih Tinggi

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah pengangguran di Indonesia mencapai 7,46 juta orang per Agustus 2025, dengan tingkat pengangguran terbuka sebesar 4,85 persen.

“Pada Agustus 2025 terdapat 7,46 juta penganggur atau setara dengan tingkat pengangguran terbuka sebesar 4,85 persen,” kata Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS Moh. Edy Mahmud, Rabu (5/11/2025).

Data Kementerian Ketenagakerjaan menunjukkan Jawa Barat menjadi provinsi dengan jumlah PHK tertinggi, yakni 17.234 orang, disusul Jawa Tengah 14.005 orang dan Banten 9.216 orang.

Upaya Pemerintah Menahan Tekanan

Untuk meredam dampak sosial, pemerintah menyalurkan sejumlah bantuan, di antaranya Bantuan Subsidi Upah (BSU) kepada 15,25 juta pekerja pada Juni–Juli 2025, masing-masing sebesar Rp600 ribu untuk dua bulan. Namun, hingga akhir tahun tidak ada pencairan lanjutan.

Pemerintah juga mendorong pemberian Bonus Hari Raya (BHR) bagi pengemudi dan kurir transportasi daring, serta diskon 50 persen iuran jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian bagi pekerja transportasi online. Meski demikian, kebijakan ini masih menuai polemik dan memicu aksi protes dari kalangan pengemudi ojek online sepanjang 2025.

Berbagai catatan tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia masih stagnan dan belum cukup kuat menopang dunia kerja serta memperkuat ketahanan ekonomi nasional. Tantangan struktural, mulai dari ketergantungan impor, lemahnya industri padat karya, hingga rapuhnya pasar tenaga kerja, menjadi pekerjaan rumah besar bagi pemerintah ke depan.