Mahasiswa Gugat UU Darurat Amnesti dan Abolisi, Minta MK Batasi Kewenangan Presiden

Jakarta, NU Online

Empat mahasiswa menggugat atau mengajukan uji materiil Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 2024 tentang Amnesti dan Abolisi ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Dalam permohonan tersebut, para pemohon meminta MK membatasi kewenangan Presiden agar tidak terlalu luas dalam pemberian amnesti dan abolisi.

Uji materiil itu tercatat dengan Nomor Perkara 262/PUU-XXIII/2025 dan disidangkan dalam agenda pemeriksaan pendahuluan di Gedung MKRI, Jakarta, Kamis (8/1/2026).

Pemohon IV Riski Pratama dalam petitumnya meminta MK menyatakan frasa “Presiden, atas kepentingan negara, dapat memberi amnesti dan abolisi kepada orang-orang yang telah melakukan sesuatu pidana. Presiden memberi amnesti dan abolisi ini setelah mendapat nasihat tertulis dari Mahkamah Agung yang menyampaikan nasihat itu atas permintaan Menteri Kehakiman” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

Ia juga meminta agar frasa tersebut dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat apabila tidak dimaknai secara lebih ketat.

“Dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat apabila tidak dimaknai ‘Presiden, atas kepentingan negara, dapat memberi amnesti dan abolisi kepada orang-orang yang telah melakukan sesuatu tindakan pidana yang putusannya telah berkekuatan hukum tetap atau inkracht van gewijsde. Presiden memberi amnesti dan abolisi ini harus sungguh-sungguh memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung dan DPR,’” jelasnya melalui daring.

Dalam permohonan tertulisnya, para pemohon menyoroti peran Presiden yang dinilai semakin tanpa batas dalam melakukan campur tangan terhadap proses penegakan hukum. Mereka berpandangan bahwa pemberian amnesti dan abolisi seharusnya tidak dilakukan secara serampangan, melainkan berlandaskan semangat hukum yang lebih mendalam.

“Hukum tidak hanya dijalankan dengan kecerdasan intelektual, melainkan dengan kecerdasan spiritual. Menjalankan hukum harus dengan determinasi, empati, dedikasi, serta komitmen terhadap penderitaan bangsa untuk berani mencari jalan lain guna kebenaran, keadilan, dan kepastian hukum bagi para pencari keadilan,” jelasnya.

Para pemohon juga menyinggung tren intervensi penegakan hukum oleh Presiden Prabowo Subianto. Salah satu yang disorot adalah pemberian rehabilitasi dalam kasus dugaan korupsi yang menjerat Ira Puspadewi, Muhammad Yusuf Hadiz, dan Harry Muhammad Adhi Caksono terkait akuisisi PT Jembatan Nusantara oleh PT ASDP.

Selain itu, mereka mencatat bahwa Presiden Prabowo telah tiga kali melakukan intervensi terhadap penegakan hukum pidana korupsi. Intervensi tersebut dilakukan melalui pemberian abolisi kepada Thomas Trikasih Lembong dan amnesti kepada Hasto Kristiyanto sebelum perkara keduanya memperoleh kekuatan hukum tetap.

“Tindakan Presiden memberikan grasi, rehabilitasi, amnesti, dan abolisi tersebut berpotensi menghilangkan fungsi korektif pengadilan tinggi dan Mahkamah Agung yang seharusnya menjadi mekanisme pengujian yuridis atas putusan pengadilan tingkat pertama,” katanya.