Rakernas FSPPSN Bahas Konsolidasi Organisasi dan Agenda Reformasi Sektor Pelabuhan Strategis

Jakarta, NU Online 
Federasi Serikat Pekerja Pelabuhan dan Strategis Nasional (FSPPSN) menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) sebagai momentum konsolidasi organisasi sekaligus penegasan arah perjuangan setelah bergabung dengan Konfederasi Serikat Buruh Muslimin Indonesia (Sarbumusi).

Rakernas ini menandai posisi FSPPSN sebagai federasi ke-14 dan paling baru di bawah naungan Sarbumusi dengan fokus utama pada pembenahan internal organisasi, penguatan hubungan industrial, serta dorongan reformasi tata kelola sektor pelabuhan dan kemaritiman nasional.

 

Presiden DPP Konfederasi Sarbumusi Irham Ali Saifuddin menegaskan bahwa bergabungnya FSPPSN memiliki makna strategis, mengingat sektor pelabuhan dan kemaritiman merupakan tulang punggung ekonomi nasional. 

 

Ia menyebut, sektor ini terlalu penting untuk dikelola secara business as usual (bisnis biasa), terlebih jika masih diwarnai praktik-praktik tata kelola yang bermasalah.

 

“Ini federasi ke-14 kami, paling baru. Namanya saja sudah pelabuhan dan strategis nasional. Artinya apa pun yang strategis ini memang harus kita jaga dengan serius,” ujar Irham di Menteng, Jakarta, Jumat (19/12/2025).

 

Menurutnya, Sarbumusi ke depan akan memberi perhatian khusus pada agenda reformasi tata kelola (governance reform) di sektor-sektor strategis, terutama yang berkaitan dengan tenaga kerja bongkar muat (TKBM) dan ekosistem pelabuhan. 

 

Ia mengungkapkan, berbagai temuan menunjukkan masih adanya persoalan diskriminasi, standar keselamatan dan kesehatan kerja (K3), hingga jaminan sosial yang belum sepenuhnya terpenuhi.

 

“Jumlah investasi di sektor ini besar, kontribusinya signifikan, tetapi para pekerjanya masih sering mendapatkan perlakuan yang seharusnya tidak mereka terima,” kata dia.

 

Pendekatan NU dalam hubungan industrial
Irham menekankan, sebagai konfederasi yang berafiliasi dengan Nahdlatul Ulama (NU) Sarbumusi membawa nilai-nilai keislaman dan kebangsaan ke dalam praktik hubungan industrial.

Ia menyebut empat prinsip utama NU tawasuth (moderat), tawazun (keseimbangan), tasamuh (toleransi), dan i‘tidal (keadilan) harus diterjemahkan secara konkret dalam dunia kerja.

 

“Tidak boleh ada satu pihak yang menang sendiri. Pekerja tidak boleh memaksakan diri, perusahaan juga tidak boleh menindas. Kita cari titik tengahnya,” tegasnya.

Ia juga mendorong FSPPSN agar Rakernas tidak berhenti pada rekomendasi normatif, tetapi menghasilkan rencana aksi (action plan) yang jelas, terutama dalam pengorganisasian dan perluasan keanggotaan.

 

Menurut Irham kekuatan serikat pekerja terletak pada jumlah anggota dan soliditas organisasi. “Kalau kita kuat, bersatu, dan terorganisir, maka upaya memperbaiki tata kelola kemaritiman nasional akan lebih diperhitungkan,” ujarnya.

 

Rakernas fokus benahi AD/ART dan program kerja 2026
Sementara itu, Ketua Umum FSPPSN Fahrudi menjelaskan bahwa Rakernas kali ini difokuskan pada pembenahan internal federasi. 

 

Salah satu agenda utama adalah penyesuaian Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), khususnya yang berkaitan dengan struktur kepengurusan dan keanggotaan.

 

“Rakernas hari ini kami fokuskan pada sedikit perubahan AD/ART serta penyusunan program kerja satu tahun ke depan, terutama menghadapi 2026,” kata Fahrudi.

 

Ia menegaskan, seluruh hasil Rakernas akan dikonsultasikan dan disinergikan dengan Sarbumusi sebagai konfederasi induk. Menurutnya, langkah tersebut penting agar setiap kebijakan dan rekomendasi yang dihasilkan dapat ditindaklanjuti secara lebih kuat dan terarah.

 

“Dalam soal hubungan industrial, kami selalu dibimbing untuk mengedepankan komunikasi. Setiap persoalan harus diselesaikan dengan cara-cara yang baik,” ujarnya.

 

Fahrudi juga menyampaikan bahwa FSPPSN berharap dapat memberikan kontribusi nyata, khususnya kepada perusahaan-perusahaan BUMN maupun entitas strategis lainnya, termasuk yang berada di bawah Badan Pengelola Investasi Danantara. 

 

Ia menekankan pentingnya kepekaan perusahaan terhadap isu kesejahteraan dan keselamatan kerja, terutama di sektor pelabuhan.

 

Dari perspektif basis pekerja, Ketua Serikat Pekerja (SP) Pelni Sayed Mansyur Assagaf menegaskan bahwa sektor pelayaran dan pelabuhan tidak bisa dilepaskan dari kepentingan kebangsaan. 

 

Ia menyebut Pelni memegang peran vital dalam menjaga konektivitas antarpulau, terutama di wilayah Indonesia Timur.

 

“Kalau Pelni tidak berlayar ke Indonesia Timur, harga kebutuhan pokok bisa melonjak, bahkan bisa memicu persoalan yang lebih besar,” ujarnya.

 

Sayed menekankan bahwa perjuangan buruh harus tetap memperhatikan keberlangsungan perusahaan. Menurutnya, tuntutan kesejahteraan tidak boleh mematikan fungsi strategis perusahaan pelayaran nasional.

“Kita boleh menuntut hak, tapi kita juga harus menjaga kelangsungan perusahaan,” katanya.

Ia mengungkapkan bahwa keputusan bergabung dengan Sarbumusi diambil melalui proses refleksi dan istikharah. Bagi SP Pelni, Sarbumusi dipandang sebagai rumah perjuangan yang santun, berakar pada nilai-nilai santri, dan membuka ruang penguatan kapasitas pekerja, termasuk melalui pendidikan dan sekolah serikat.

 

“Kami ini orang laut, bekerja berbulan-bulan di kapal. Kami ingin mengubah strategi perjuangan agar lebih terarah dan berdampak,” ujarnya.

Rakernas FSPPSN diharapkan menjadi tonggak awal konsolidasi federasi dalam memperjuangkan perbaikan kondisi kerja sekaligus tata kelola sektor pelabuhan dan kemaritiman nasional.