Temui Gus Yahya, Ketum Kopri PB PMII Diminta Benahi Sistem Kaderisasi

Jakarta, NU Online

Ketua Umum (Ketum) Korps PMII Putri (Kopri) PB PMII Wulansari Aliyatul Solikhah menemui Ketum PBNU KH Yahya Cholil Staquf di Kantor PBNU, Jalan Kramat Raya 164, Jakarta, Jum'at (1/11/2024).

Selepas pertemuan, Wulan mengaku diberi pesan khusus oleh Gus Yahya untuk membenahi sistem kaderisasi. Hal itu juga dilandasi agar kaderisasi calon pemimpin bangsa di masa mendatang dapat dituntaskan.

"Harapannya kita bisa menata lagi tentang sistem kaderisasi supaya lebih matang dan supaya bisa menjadi satu jalur pengaderan para pemimpin di masa mendatang terutama untuk kader-kader Nahdlatul Ulama," kata Wulan menjelaskan pesan Gus Yahya.

Merespons pesan Gus Yahya, Wulan mengaku menerima dengan baik pesan yang diajukan oleh Gus Yahya. Ia juga akan segera melakukan kolaborasi dengan berbagai stakeholder untuk mengatasi sistem kaderisasi tersebut.

"Tentu hal ini juga kota respons positif  bahwa Kopri juga siap untuk berkolaborasi untuk berbagai stakeholder utamanya Nahdlatul Ulama masih memohon bimbingan untuk ke depannya," jelasnya.

Wulan yang baru terpilih saat tiga bulan yang lalu tepatnya pada Kamis (22/8/2024) di Jakabaring Sport City (JSC), Kota Palembang, Sumatra Selatan. Mengakui rencana terdekatnya adalah melakukan beberapa agenda seperti diskusi pematangan tentang sistem kaderisasi di Kopri.

Tak hanya itu, Ia berharap kaderisasi yang akan hadir dapat menciptakan kader yang memiliki kemampuan di atas rata-rata serta profesional terutama dalam sektor pendidikan, kesehatan, dan ekonomi.

"Artinya salah satu jalur untuk menciptakan para pemimpin itu partai politik tapi bahwa Kopri itu juga tidak hanya berfokus pada politik namun seperti tagline yang kami bawa adalah untuk Menciptakan Perempuan yang Berdaya dan Kopri yang Digdaya," jelasnya.

Terkait ranah politik, Wulan merasa tak masalah jika kader berjejaring dengan partai politik tertentu. Baginya, Kopri sebagai organisasi pengaderan sendiri sifatnya memiliki sifat bebas nilai sehingga afiliasi dengan pihak manapun termasuk kepartaian tidak bisa dipermasalahkan.

"Kepartaian itu kalau dari cara pandang saya pribadi itu adalah merupakan kanal untuk bisa melahirkan para pemimpin. Karena bagaimanapun di dalam Undang-Undang Dasar (UUD) itu hukum yang memang hari ini divalidasi bahwa salah satu jalur yang resmi untuk ranah politik yakni partai," jelasnya.