Warga Pantura Jawa Keluhkan Lambannya Pemerintah dalam Menangani Banjir Rob

Jakarta, NU Online

 

Banjir rob menjadi musibah yang membuat masyarakat di Pantai Utara (Pantura) Jawa menderita. Meskipun banjir rob tersebut telah terjadi bertahun-tahun, pemerintah terkesan belum serius dan masih lamban dalam menanganinya hingga tuntas.

 

Zainal Abidin, warga Sendang Indah, Muktiharjo Lor, Genuk, Kota Semarang, Jawa Tengah, menilai penanganan pemerintah dalam mengatasi banjir rob di wilayahnya belum tampak hasilnya dan terkesan lamban. Banjir rob di daerah tersebut masih sering melanda.

 

Menurutnya, penanganan banjir rob yang dilakukan pemerintah selama ini lebih kepada penanganan sesaat. "Cuma ada pengobatan gratis (dan) sembako yang tidak merata pembagiannya," ujarnya kepada NU Online pada Kamis (6/11/2025).

 

Ia menambahkan, banjir rob di wilayahnya mengakibatkan aktivitas harian warga terganggu, permukiman tergenang hingga gangguan kesehatan.

 

"Terhambatnya aktivitas-aktivitas warga yang ingin berangkat kerja, dan sekolah serta kondisi jalan yang rusak pascabanjir tersebut," keluhnya.

 

Zainal sapaan akrabnya mengingatkan pemerintah agar memanfaatkan fasilitas pompa banjir dengan serius. Menurutnya, seringkali fasilitas pompa banjir tersebut berfungsi dengan baik saat ada kunjungan pemerintah.

 

"Sedangkan kalau tidak dipantau pompa yang dinyalakan tidak optimal dan banjir tidak surut-surut," terangnya.

 

Ia berharap pemerintah agar lebih serius dalam menangani banjir rob di Kelurahan Muktiharjo Lor. Bisa dimulai dengan memperbaiki saluran-saluran pembuangan ke laut. 

 

"Padahal dekat laut kok air surutnya sampai berhari-hari, kalo cuma mengandalkan pompa-pompa yang sering ada kendala yang tidak jelas," keluhnya.

 

3 alasan lambannya pemerintah 

 

Maskut Candranegara, Wakil Ketua Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim (LPBI) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mengungkapkan, setidaknya ada tiga alasan mengapa pemerintah terkesan lamban dalam menangani banjir rob di pesisir Pantai Utara (Pantura) Jawa.

 

Pertama, masalah tata kelola dan koordinasi. Ia mengatakan, meskipun penyebab banjir rob di Pantura Jawa seperti penurunan tanah, perubahan garis pantai dan kenaikan muka air laut telah diketahui sejak lama, namun koordinasi antar-lembaga pemerintah kerap berjalan lambat.

 

"Kebijakan penanganan pesisir sering melibatkan banyak instansi (PU, KLHK, pemerintah provinsi dan kabupaten, Bappenas), sehingga proses pengambilan keputusan menjadi panjang dan tidak terpadu," ungkapnya.

 

Kedua, fokusnya penanganan masih jangka pendek, bukan jangka panjang. Menurut Maskut, pemerintah cenderung terjebak dalam proyek reaktif jangka pendek, seperti pembangunan tanggul darurat atau pengerukan sementara. Harusnya mereka memikirkan solusi struktural yang terukur jangka panjang. 

 

"Seperti penataan ruang pesisir, relokasi bertahap, atau konstruksi sabuk pantai yang komprehensif," terangnya.

 

Ketiga, persoalan pendanaan dan prioritas politik. Penanganan banjir rob memerlukan anggaran besar dan komitmen berkelanjutan lintas tahun. Sementara itu, prioritas anggaran nasional sering berubah sesuai siklus politik. 

 

"Sehingga proyek jangka panjang untuk pesisir tertunda atau dipangkas," ujarnya.