544 Orang Tewas dalam Gelombang Protes Iran, Amerika Pertimbangkan Opsi Militer

Jakarta, NU Online

Warga Iran di berbagai kota besar turun ke jalan untuk menyuarakan protes terhadap pemerintah terkait isu ekonomi, nuklir, dan kebebasan sipil. Aparat keamanan melakukan sejumlah tindakan atas protes besar-besaran tersebut.

Melansir laporan dari The Guardian, para pengunjuk rasa memberikan kesaksian mengenai tindakan brutal polisi. Laporan tersebut merinci adanya penggunaan kekerasan yang berlebihan, penangkapan massal, bahkan tuduhan mengenai adanya pengakuan paksa (forced confessions) yang diambil dari para aktivis yang ditahan.

Ratusan demonstran dilaporkan tewas dalam insiden tersebut. Berdasarkan informasi dari aktivis hak asasi manusia yang dilansir oleh Euronews, setidaknya 544 orang telah tewas sejak protes dimulai. Angka ini mencakup warga sipil, demonstran, dan beberapa anggota pasukan keamanan.

Kematian massal ini menjadi alasan utama mengapa retorika militer dari Washington meningkat tajam. Komunitas internasional mendesak agar kekerasan segera dihentikan. Namun, dengan adanya pengumuman masa berkabung dari pihak Teheran dan ancaman serangan terarah dari AS, masa depan Iran masih berada dalam ketidakpastian.

Berdasarkan laporan AP News, kerusuhan ini berakar dari akumulasi kemarahan publik atas memburuknya ekonomi dan ketidakpastian program nuklir Iran.

Pada awal Januari 2026, protes mulai meluas dipicu oleh krisis ekonomi dan kebijakan domestik. Pada Rabu-Jum'at (7-9/1/2026), aparat keamanan dilaporkan mulai menggunakan peluru tajam dan gas air mata secara intensif untuk membubarkan massa di berbagai kota.

Pada Sabtu (10/1/2026), terdapat laporan mengenai kematian demonstran yang mulai meningkat drastis, hal tersebut menarik perhatian komunitas internasional termasuk Amerika Serikat. Lalu, pada Senin (12/1/2026) Trump mengancam dengan opsi militer, sedangkan Teheran merespons dengan pengumuman masa berkabung dan tawaran negosiasi rahasia yang kemudian diungkap oleh Trump.

Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, secara terbuka menyatakan bahwa dirinya tengah mempertimbangkan respons militer yang sangat keras atau "opsi militer terarah" terhadap pemerintah Iran. Trump mengungkapkan bahwa pihak Iran telah menghubungi Washington untuk menyatakan keinginan mereka melakukan negosiasi.

"Saya sedang mempertimbangkan respons yang sangat keras. Namun, pada saat yang sama, saya beritahu Anda bahwa mereka menelepon. Mereka ingin bernegosiasi," ujar Trump sebagaimana dikutip NU Online dari Reuters, Senin (12/1/2025).

Langkah ini diambil sebagai reaksi atas tindakan keras (crackdown) yang dilakukan otoritas Teheran terhadap gelombang protes besar-besaran yang sedang menyelimuti negara tersebut. 

Di sisi lain, menanggapi ancaman dan tekanan dari luar, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi memberikan pernyataan resmi. Mengutip dari Al Jazeera, Abbas menyatakan bahwa negaranya tidak akan mundur dari kedaulatannya, tetapi tetap membuka opsi dialog. 

"Kami terbuka untuk dialog. Namun, dialog tersebut harus berdasarkan martabat, saling menghormati, dan yang terpenting, kepentingan nasional kita," ujar Abbas dikutip NU Online dari video Al Jazeera.

Abbas juga menyampaikan bahwa Iran tidak menginginkan perang, tetapi juga menyatakan siap menghadapi operasi apapun. 

"Kami bahkan jauh lebih siap daripada di masa lalu. Sekali lagi, musuh salah perhitungan dalam langkah mereka," tambahnya.

Pernyataan siap untuk perang dan siap untuk dialog tersebut merupakam sebuah posisi yang diambil untuk menjaga keseimbangan di tengah kerusuhan domestik. 

Selain itu, pemerintah Iran juga mengumumkan masa berkabung nasional selama tiga hari sebagai respons atas situasi yang memanas di dalam negeri.

Sementara itu, Kepala Lembaga Peradilan Iran, Gholam-Hossein Mohseni-Eje'i, menyerukan langkah-langkah tegas dan efektif bagi pasukan keamanan dan petugas polisi yang tewas selama protes dalam komentar yang disampaikan di radio pemerintah. Seperti yang telah dilaporkan, kantor berita Iran, Tasnim, pada hari Ahad (11/1/2026) lebih dari 100 petugas keamanan tewas dalam protes tersebut.

Mohseni-Ejei mengatakan bahwa mereka yang menyerang petugas atau fasilitas pasukan keamanan dan infrastruktur perkotaan harus segera diadili. Ia berpendapat bahwa kerusuhan di Iran dipicu dari luar.

"Upaya harus dilakukan sebagai bentuk pembalasan atas para martir dan korban kerusuhan baru-baru ini,” kata Mohseni-Ejei dikutip dari Al Jazeera.