Prabowo Banggakan Program Swasembada Pangan Meski Konflik Agraria Meningkat Tajam di 2025

Jakarta, NU Online

Presiden Prabowo Subianto membanggakan program Swasembada Pangan yang menjadi bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN), termasuk pengembangan food estate. Ia menilai program tersebut penting untuk mewujudkan kemandirian Indonesia sebagai sebuah bangsa.

“Bangsa Indonesia harus berdiri di atas kaki kita sendiri. Elemen utamanya adalah swasembada pangan. Tidak ada bangsa yang merdeka jika tidak bisa menjamin makan untuk rakyatnya. Dan awalnya adalah swasembada beras, karena beras adalah makanan pokok kita,” ujar Prabowo saat menyampaikan Taklimat Awal Tahun di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa (6/1/2025).

Menurut Prabowo, swasembada pangan tidak hanya mencakup beras, tetapi juga sumber karbohidrat lain seperti jagung dan singkong, serta bahan pangan sumber protein.

Selain pangan, ia menegaskan pentingnya swasembada energi. Menurutnya, ketergantungan terhadap negara lain dalam pemenuhan energi akan menghambat upaya Indonesia keluar dari kemiskinan.

“Kalau kita tergantung dengan bangsa lain untuk energi, tidak mungkin kita makmur. Tidak mungkin kita lepas dari kemiskinan,” tegasnya.

Prabowo menyebut strategi tersebut relevan dengan dinamika global yang ditandai konflik dan peperangan di berbagai kawasan. Ia mencontohkan negara-negara pengekspor pangan yang menutup akses ekspor sehingga berdampak pada negara pengimpor, termasuk Indonesia.

“Semua negara pengekspor makanan menutup. Kita tidak bisa impor walaupun kita punya uang. Dan impor berarti devisa kita keluar. Jadi pangan dan energi harus kita mandiri,” katanya.

Konflik Agraria Meningkat Tajam

Di tengah dorongan swasembada pangan tersebut, konflik agraria dan perampasan ruang hidup justru dilaporkan meningkat signifikan sepanjang 2025. Wakil Ketua Advokasi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Edy Kurniawan menilai perampasan ruang hidup tidak hanya berupa pengambilalihan tanah, tetapi juga mencakup hilangnya akses, manfaat, dan keberlanjutan sumber-sumber kehidupan masyarakat.

“Fenomena ini kami sebut sebagai state capture corruption, ketika hukum dan kekuasaan digunakan untuk melanggengkan perampasan ruang hidup,” ujar Edy dalam Peluncuran Catatan Akhir Tahun dan Laporan Situasi Hukum dan HAM 2025 bertajuk Menebas yang Tersisa: Perusakan Sistematis Sisa-sisa Amanat dan Semangat Reformasi Indonesia, di Gedung YLBHI, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (23/12/2025).

Senada dengan itu, Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Anis Hidayah mengungkapkan bahwa konflik agraria kembali menjadi isu paling dominan dalam pengaduan dugaan pelanggaran HAM sepanjang 2025.

Komnas HAM mencatat menerima total 2.796 aduan dugaan pelanggaran HAM, terdiri atas 2.133 aduan baru dan 663 aduan lanjutan. Dari jumlah tersebut, konflik agraria tercatat sebanyak 484 aduan.

“Aksi unjuk rasa yang berujung kerusuhan pada akhir Agustus lalu menjadi bukti kuat tuntutan masyarakat akan perubahan, keberpihakan, serta penempatan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam pelaksanaan kewajiban konstitusional negara,” kata Anis dalam keterangan resmi yang dikutip NU Online, Rabu (7/1/2026).

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Dewi Kartika mendesak Panitia Khusus (Pansus) Penyelesaian Konflik Agraria DPR RI segera bekerja setelah resmi dibentuk pada 2 Oktober 2025.

“Kami belum melihat upaya percepatan. Pansus ini harus segera memulai kerja dengan memanggil para pihak untuk membahas persoalan struktural agraria yang sudah puluhan tahun tidak tuntas,” ujar Dewi dalam pertemuan daring bersama jaringan masyarakat sipil, Ahad (16/11/2025).